Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cara Gamawan dan Ganjar Pranowo di Sidang Korupsi E-KTP

image-gnews
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninggalkan ruang sidang seusai memberi kesaksian untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam sidang lanjutan kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 13 Oktober 2017. Pertemuan tersebut untuk membahas anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun. ANTARA
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninggalkan ruang sidang seusai memberi kesaksian untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam sidang lanjutan kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 13 Oktober 2017. Pertemuan tersebut untuk membahas anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi dan mantan Wakil Ketua Komisi Pemerintahan DPR Ganjar Pranowo sama-sama punya cara dan upaya untuk membuktikan mereka tak pernah menerima aliran dana korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Gamawan selalu membawa lampiran kuitansi sedangkan Ganjar selalu membawa salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Miryam S. Haryani.

Sebelumnya berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi, keduanya disebut ikut menerima aliran dana korupsi dari proyek senilai Rp 5,9 Triliun tersebut. Surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Kamis, 9 Maret 2017, menyebutkan bahwa Gamawan menerima uang sebesar US$ 4,5 juta dan Rp 50 juta. Kemudian Ganjar disebut menerima jatah sebesar US$ 520 ribu.

BACA:Gamawan Fauzi Siap Dikutuk bila Terima Aliran Dana E-KTP

Hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan untuk terdakwa kasus korupsi e-KTP, Andi Narogong pada Senin, 9 Oktober 2017 lalu, Gamawan menegaskan bahwa ia tidak penerima aliran dana sepeserpun. “Kutuk saya, seluruh rakyat Indonesia kalau saya terima, dunia akhirat saya siap dihukum," kata Gamawan kepada majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi saat itu.

Dalam persidangan, Gubernur Sumatera Barat periode 2005 hingga 2009 tersebut mengakui pernah menerima uang sejumlah Rp 48 juta. Menurut dia, uang tersebut hanyalah honor yang didapat sebagai pembicara di sejumlah tempat. "Ada enam, tujuh, sampai 11 juta, setiap kali tampil dan sudah dipotong pajak, bahkan saya dikasih honor juga waktu berbicara di KPK dan itu saya tanda tangan yang mulia, ada kuitansinya dan resmi," kata Gamawan kepada ketua majelis hakim, John Halasan Butar Butar.

Gamawan melanjutkan bahwa setelah dituduh menerima uang proyek e-KTP, ia terpaksa selalu membawa kuitansi penerimaan uang honor kemana-mana. "Saya malu, pulang kampung orang bertanya, Benarkah Pak Gubernur terima ? sehingga saya harus tunjukkan bukti kuitansi ini, Insya Allah saya gak terima," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

BACA:Sidang E-KTP, Ganjar Pranowo Jelaskan Lagi Goodie Bag Berisi Uang

Jumat 13 Oktober 2017, giliran Ganjar yang hadir bersaksi di sidang Andi Narogong. Serupa Gamawan, Ganjar yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, memastikan bahwa ia tidak pernah menerima uang apapun di proyek e-KTP. "Sakit lah disebut ikut terima, saya akan mati-matian untuk mempertahankan integritas saya,” ujarnya.

Ia mengaku terpaksa harus selalu membawa salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Miryam S. Haryani, terdakwa pemberi kesaksian palsu dalam perkara korupsi e-KTP. Didalamnya tertulis, pengakuan dari Miryam bahwa Ganjar mengembalikan uang yang sempat ia berikan. "Dapat dari wartawan, empat hari sebelum sidang (sidang Irman dan Sugiharto), itu yang saya bawa kemana-mana," kata Ganjar Pranowo.

Juru bicara KPK Febri Diansyah memastikan KPK terus menyasar pihak-pihak yang menerima aliran dana korupsi e-KTP tersebut. “Kami sedang masuk ke pihak yang diduga menerima dana. Pihak yang diindikasikan akan ditelusuri lebih lanjut,” ujarnya di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 19 Juli 2017.

FAJAR PEBRIANTO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sudah Berkali Dapat Remisi, Segini Diskon Masa Tahanan Koruptor e-KTP Setya Novanto

8 hari lalu

Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik, Setya Novanto (kiri) menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 11 Januari 2018. Menurut jaksa KPK, Setya diduga nenerima uang sebesar US $ 7,3 juta dari proyek tersebut. ANTARA
Sudah Berkali Dapat Remisi, Segini Diskon Masa Tahanan Koruptor e-KTP Setya Novanto

Narapidana korupsi e-KTP Setya Novanto beberapa kali mendapatkan remisi masa tahanan. Berapa jumlah remisi yang diterimanya?


Koruptor Setya Novanto Dapat Remisi Lebaran, Ini Kasus Korupsi E-KTP dan Benjolan Sebesar Bakpao

8 hari lalu

Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 11 Januari 2018. Saksi yang dihadirkan dalam sidang ini didatangkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. ANTARA
Koruptor Setya Novanto Dapat Remisi Lebaran, Ini Kasus Korupsi E-KTP dan Benjolan Sebesar Bakpao

Narapidana korupsi e-KTP Setya Novanto kembali dapat remisi Lebaran. Begini kasusnya dan drama benjolan sebesar bakpao yang dilakukannya.


Sekjen PDIP Sebut Megawati dan Ganjar Masih Rutin Bertemu

8 hari lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Sekjen PDIP Sebut Megawati dan Ganjar Masih Rutin Bertemu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons soal kapan silaturahmi Ganjar Pranowo dengan Megawati Soekarnoputri saat Idul Fitri 1445 H.


Ganjar Pranowo Sambut Keinginan Gibran untuk Bertemu Pasca Pemilu 2024: Bagus

8 hari lalu

Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melaksanakan Shalat Idul Fitri 1445 H di Lapangan Dolo, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Jogjakarta, Rabu 10, April 2024).  Foto: Humas Ganjar-Mahfud
Ganjar Pranowo Sambut Keinginan Gibran untuk Bertemu Pasca Pemilu 2024: Bagus

Ganjar Pranowo memberikan respons saat dimintai tanggapan terhadap keinginan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka untuk bisa bertemu dengan dirinya di momentum Ramadan kemarin atau Lebaran 2024 ini.


Ganjar Pranowo Gelar Open House Hari Kedua Lebaran di Rumah Masa Kecilnya

8 hari lalu

Acara open house Ganjar Pranowo, di kediaman barunya, turut Kabupaten Sleman, Daerah Istimwa Yogyakarta (DIY) berlangsung meriah, Rabu, 10 April 2024. Turut hadir Mahfud MD. Foto: Humas Ganjar-Mahfud
Ganjar Pranowo Gelar Open House Hari Kedua Lebaran di Rumah Masa Kecilnya

Open house diadakan Ganjar Pranowo di Kabupaten Karanganyar, tepatnya di Griya Soeparni, Kecamatan Tawangmangu yang merupaka


Ganjar Pranowo Kenakan Kemeja Motif Garis Hitam Putih Lagi, Saat Salat Idul Fitri dan Open House

9 hari lalu

Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melaksanakan Shalat Idul Fitri 1445 H di Lapangan Dolo, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Jogjakarta, Rabu 10, April 2024).  Foto: Humas Ganjar-Mahfud
Ganjar Pranowo Kenakan Kemeja Motif Garis Hitam Putih Lagi, Saat Salat Idul Fitri dan Open House

Ganjar Pranowo kenakan kemeja motif garis-garis hitam putih vertikal saat Salat Id dan open house, Rabu, 10 April 2024. Seperti saat awal nyapres.


Ketua TPN Ganjar-Mahfud Minta Bertemu Prabowo

9 hari lalu

Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid saat tiba di lokasi debat keempat di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. Debat keempat Cawapres mengangkat tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua TPN Ganjar-Mahfud Minta Bertemu Prabowo

Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md., Arsjad Rasjid menyampaikan ingin bertemu calon presiden terpilih Prabowo Subianto.


Jokowi Diduga Politisir Bansos, Ini Jawaban 4 Menteri di Mahkamah Konstitusi

13 hari lalu

Foto kolase:  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. TEMPO/Subekti.
Jokowi Diduga Politisir Bansos, Ini Jawaban 4 Menteri di Mahkamah Konstitusi

Presiden Jokowi diduga melakukan politisasi Bansos saat kunjungan di sejumlah daerah. Ini jawaban 4 menteri di persidangan sengketa Pilpres di Mahkama


Timnas Anies-Muhaimin Minta MK Panggil Jokowi terkait Politisasi Bansos di Pilpres

13 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat penyerahan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah. TEMPO/Subekti.
Timnas Anies-Muhaimin Minta MK Panggil Jokowi terkait Politisasi Bansos di Pilpres

Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meminta Mahkamah Konstitusi memanggil Presiden Jokowi terkait dugaan politisasi Bansos di Pilpres.


Perbedaan Bansos dan Perlinsos yang Disinggung 4 Menteri Jokowi di Sidang Mahkamah Konstitusi

14 hari lalu

(ki-ka) Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Perbedaan Bansos dan Perlinsos yang Disinggung 4 Menteri Jokowi di Sidang Mahkamah Konstitusi

Ini perbedaan Bansos dan Perlinsos yang disinggung oleh 4 menteri Jokowi di sidang Mahkamah Konstitusi.