Senin, 19 Februari 2018

Mendaftar ke KPU, Hanura Enggan Bicara Target Pemilu 2019

Reporter:

Budiarti Utami Putri

Editor:

Kodrat Setiawan

Kamis, 12 Oktober 2017 18:29 WIB
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mendaftar ke KPU, Hanura Enggan Bicara Target Pemilu 2019

    Sarifuddin Sudding

    TEMPO.CO, Jakarta - Saat mendaftarkan partainya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Sarifuddin Sudding mengatakan partainya belum banyak membahas pemilihan umum 2019. Dia juga tak merinci ketika ditanya target perolehan suara partainya dalam pemilu mendatang.

    "Saya kira partai politik memiliki target masing-masing. Kami akan tetap berjuang dan bekerja sekeras mungkin agar Partai Hanura tetap eksis dalam pemilu 2019," kata Sarifuddin di kantor KPU di Jakarta pada Kamis, 12 Oktober 2017.

    Baca juga: Daftar Pemilu 2019 ke KPU, Hanura Bawa 4 Boks Berisi Dokumen

    Partai Hanura mendaftar sebagai peserta pemilu 2019 ke KPU pada hari ini. Partai yang didirikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto ini menyerahkan tiga boks besar dan sebuah boks kecil berisi berkas pendaftaran.

    Kendati Hanura sudah mendaftar, Sarifuddin belum mau berbicara banyak ihwal proyeksi dan target dalam pemilu mendatang. Dia hanya mengatakan partainya tetap dalam keputusan mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden pada 2019.

    "Sesuai dengan keputusan munas dan rapimnas kemarin, saya kira Hanura berkomitmen memberikan dukungan penuh dan mencalonkan Pak Jokowi dalam pemilu presiden 2019," ujarnya.

    Sarifuddin juga enggan mengomentari beberapa hasil survei tentang elektabilitas Jokowi. Ia tak menghindar ketika ditanyai pendapat soal bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi. "Kita lihat perkembangannya, politik ini cair, kita lihat perkembangannya," kata Sekjen Hanura tersebut.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Selengkapnya
    Grafis

    JR Saragih dan 4 Calon Kepala Daerah Terganjal Ijazah dan Korupsi

    JR Saragih dicoret dari daftar peserta pemilihan gubernur Sumut oleh KPU karena masalah ijazah, tiga calon lain tersandung dugaan korupsi.