4 Partai Bikin Poros Baru di Pilkada Jawa Barat 2018

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi pilkada. TEMPO/ Tony Hartawan

    Ilustrasi pilkada. TEMPO/ Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Bandung - Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat membangun poros baru dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat atau pilkada Jawa Barat 2018. Poros baru ini mereka namakan Poros Baru Mendengar.

    Sejumlah nama yang bakal mereka munculkan untuk calon gubernur pun sudah disiapkan.
    Juru bicara poros baru, yang juga Ketua DPD Gerindra Jawa Barat, Mulyadi mengatakan nama-nama yang sudah disepakati keempat partai tersebut akan diuji ke publik. Salah satunya dengan melakukan survei dan kajian internal.

    "Nanti akan kami kaji dan melakukan survei untuk nama-nama itu," ujar Mulyadi kepada Tempo, Kamis, 12 Oktober 2017.

    Baca juga: Pilkada Jawa Barat, Dede Yusuf Mendaftar Lewat Partai Demokrat

    Adapun kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang muncul dari poros tersebut adalah dari Partai Demokrat Dede Yusuf, Iwan Sulandjana, dan Herman Khaeron; dari PAN Desy Ratnasari; dari PPP, Uu Ruzhanul Ulum dan Asep Mausul; dari Partai Gerindra Mulyadi dan Burhanuddin Abdullah.

    Selain menguji sejumlah nama tersebut melalui survei, poros baru akan membuat tim teknis untuk mengukur parameter calon-calon yang akan diusung koalisi tersebut di pilkada Jawa Barat 2018. "Kami akan follow up dari nama-nama itu dan membuat tim teknis," katanya.

    Baca juga: Pilkada Jawa Barat, Ketika PKS Ditekan Gerindra Jabar

    Dari keempat partai tersebut sudah terkumpul 36 kursi. Partai penyumbang kursi terbanyak ialah Partai Demokrat dengan 12 kursi, disusul Gerindra (11), PPP (9), dan PAN (4).

    Baca juga: Survei Pemilu 2019: Resep Jokowi  Kalahkan Penantang Baru


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.