Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ekspansi Pusat Logistik Berikat Dukung Geliat E-Commerce

image-gnews
Ekspansi Pusat Logistik Berikat Dukung Geliat E-Commerce
Ekspansi Pusat Logistik Berikat Dukung Geliat E-Commerce
Iklan

INFO NASIONAL - Dalam rangkaian Jakarta International Summit & Expo (JILSE) 2017, Bea Cukai mengadakan serangkaian forum diskusi terkait dengan fasilitas-fasilitas yang telah diberikan kepada industri untuk mengakomodir percepatan arus logistik. Terlebih lagi, di era perdagangan elektronik (e-commerce) saat ini, ketersediaan dan kecepatan pengiriman barang merupakan suatu hal yang harus dikedepankan.

Salah satu solusi yang ditawarkan Bea Cukai untuk mengakomodir hal tersebut adalah pemberian fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB), yang merupakan bagian dari paket kebijakan pemerintah untuk mendongkrak percepatan arus logistik. Setelah lebih dari satu tahun berjalan, PLB telah banyak menciptakan efisiensi dan menimbulkan manfaat. Kendati demikian, dirasa perlu bagi PLB untuk dapat mengekspansi perannya dalam dunia perdagangan digital. Untuk itu, dalam sesi konferensi ketiga di hari kedua penyelenggaraan JILSE 2017, Bea Cukai juga membahas peran PLB dengan tema “Ekspansi PLB Mengantisipasi Pertumbuhan Industri dan Perkembangan Perdagangan di Era Digital”.

Baca Juga:

Deputi Bidang Perniagaan Bidang Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady menyatakan PLB dapat diberdayakan untuk mendukung geliat e-commerce di Indonesia. “Saat ini era digital, perdagangan pun serba cepat. PLB dapat digunakan sebagai hub industri. Ke depan, diharapkan pemanfaatan PLB tidak hanya terbatas pada barang produksi tapi juga konsumsi. Saya rasa jika dikelola dengan baik, PLB dapat jadi ujung tombak perbaikan sistem logistik nasional,” ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Perkumpulan PLB Indonesia Etty Puspitasari mengungkapkan hal senada terkait dengan pemanfaatan PLB. “Efisiensi dan percepatan proses bisnis sudah banyak dirasakan industri dengan hadirnya PLB. Namun masih dirasa perlu untuk penyeragaman kemudahan perizinan antar-kementerian lembaga,” ucapnya.

Menanggapai upaya ekspansi PLB dalam mengantisipasi pertumbuhan e-commerce, Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi Ambang Priyonggo menyatakan Bea Cukai tengah mengupayakan agar PLB dapat terus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemajuan industri dalam negeri. “Saat ini kami tengah mengupayakan agar PLB dapat dimanfaatkan untuk mengakomodir pertumbuhan e-commerce. Kami akan kaji pemanfaatan fasilitas ini. Nantinya diharapkan dengan pemberian fasilitas PLB dapat meningkatkan trust dan partnership antara pemerintah dan industri,” katanya. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

21 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

27 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.


Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

15 Januari 2024

Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan Kemenkominfo. Johnny bersama sejumlah tersangka lainnya diduga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelembungkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek hingga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

PPATK menemukan 36,67 persen aliran duit dari proyek strategis nasional mengalir ke politikus dan aparatur sipil negara. Perlu evaluasi total.