Koalisi Masyarakat Tagih Janji Polisi Soal Kasus Novel Baswedan

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah aktifis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil membawa topeng foto Novel Baswedan di gedung KPK, Jakarta, 12 April 2017. Mereka meminta KPK dan aparat kepolisian untuk segera mengusut kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik senior

    Sejumlah aktifis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil membawa topeng foto Novel Baswedan di gedung KPK, Jakarta, 12 April 2017. Mereka meminta KPK dan aparat kepolisian untuk segera mengusut kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik senior

    TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi gedung KPK pada Rabu, 11 Oktober 2017, untuk memberikan dukungan terhadap penyelesaian kasus penyerangan air yang dialami penyidik KPK, Novel Baswedan. Perwakilan Koalisi, Lola Esther, menilai penyelesaian kasus penyerangan terhadap Novel sejak enam bulan lalu cenderung lambat.

    "Kita tidak mau melupakan kejadian yang menimpa Novel. Apalagi penyerangan itu tidak bisa kita lepaskan dari kerja yang dilakukan olehnya sebagai penyidik, yang menangani perkara dugaan korupsi e-KTP (Kartu Tanda Penduduk elektronik)," ujarnya.

    Baca: Novel Baswedan: Terima Kasih Atas Dukungan Masyarakat

    Menurut Lola, kedatangan Koalisi bertujuan menagih janji aparat penegak hukum demi tegaknya keadilan bagi Novel. Ia pun meminta pengusutan kasus penyerangan itu dikawal bersama oleh seluruh lapisan masyarakat. "Publik tidak boleh dibiarkan lupa pada bulan keenam ini," ucapnya.

    Selain itu, koalisi telah menggalang dukungan lewat situs resmi yang nantinya akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Dukungan ini dimaksudkan agar Jokowi turun tangan untuk mendorong penyelesaian kasus Novel.

    Baca: Kasus Novel Baswedan 6 Bulan Mandek, Jokowi Diminta Turun Tangan

    Anggota Koalisi sekaligus Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyayangkan sikap pimpinan KPK yang dinilai cenderung tak serius dalam kasus ini. Dahnil meminta pimpinan KPK lebih aktif dalam membangun pembentukan tim gabungan pencari fakta kepada Presiden.

    "Karena sampai detik ini orang yang nalarnya sehat, yang paham soal penyelidikan dan penyidikan, seharusnya kasus ini bisa tuntas dengan mudah. Maka yang dibutuhkan adalah political will dari Presiden dan komisioner KPK," tuturnya.

    Penyerangan terhadap Novel Baswedan terjadi pada 11 April 2017. Ia disiram dengan air keras oleh dua orang tak dikenal dalam perjalanan pulang seusai salat subuh di masjid dekat rumahnya. Polisi telah memeriksa puluhan saksi, termasuk menangkap sejumlah orang, yang sempat diduga menjadi pelaku. Namun hingga saat ini pelaku dan motif penyerangan belum juga terungkap.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.