Didukung Nasdem di Pilkada Jatim, Khofifah Belum Lapor Jokowi

Reporter:
Editor:

Iqbal Muhtarom

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Partai NasDem mengklaim akan berkoalisi dengan Golkar dan PPP dalam pilkada Jawa Timur.

    Partai NasDem mengklaim akan berkoalisi dengan Golkar dan PPP dalam pilkada Jawa Timur.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan masih menunggu keputusan resmi dari partai untuk mengajukan pengunduran diri sebagai menteri ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi. "Kalau semua sudah fix tertulis hitam di atas putih, pasti akan melapor pada Presiden," katanya saat bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Rabu, 11 Oktober 2017.

    Partai NasDem resmi akan mengusung Khofifah sebagai calon gubernur dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 mendatang. Menurut Khofifah, dukungan dari NasDem tersebut lantaran dia dinilai memiliki kesamaan secara visi, baik dengan Ketua Umum NasDem maupun NasDem sebagai partai politik.

    Baca juga: Partai NasDem Usung Khofifah dalam Pilkada Jawa Timur

    "Apa yang terbangun dalam restorasi sosial itu juga ada dalam substansi di Nawacita. Bagaimana sesungguhnya kita bisa menjadi front liner dari agen perubahan," ujarnya di kantor NasDem.

    Hari ini, Khofifah berkunjung ke kantor NasDem untuk mendiskusikan pencalonannya sebagai kandidat Gubernur Jawa Timur. Dalam kunjungan tersebut, Khofifah disambut langsung Surya Paloh.

    Baca juga: Gus Ipul Enggan Komentar Soal Pencalonan Khofifah di Pilgub Jatim

    Dalam kesempatan itu, Surya mengatakan partainya akan mengusung Khofifah dalam pilgub Jawa Timur 2018 mendatang. "NasDem jelas, belum bicara saja sudah kasih dukungan ke Bu Khofifah. Jadi itu boleh kalian catat," ucap Surya Paloh kepada wartawan.

    Ketika ditanya siapa yang akan menjadi wakilnya dalam pilgub mendatang, Khofifah mengaku belum menemukan calonnya. Dia juga mengaku, dari semua partai yang mendukungnya, termasuk NasDem, tidak menuntut wakilnya harus dari orang partai.

    Baca juga: Pemilu 2019: Elektabilitas Jokowi  & Penantang Baru


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.