Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pada 2018, Universitas Paramadina Deklarasikan Tahun Antikorupsi

Reporter

image-gnews
Universitas Paramadina Gelar Lomba Tulis Guru
Universitas Paramadina Gelar Lomba Tulis Guru
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Paramadina akan mendeklarasikan Tahun Antikorupsi Paramadina pada 2018. Tahun depan disebut sebagai tahun politik karena akan ada pemilihan kepala daerah serentak (pilkada serentak) di sejumlah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.
 
Rektor Universitas Paramadina, Firmanzah, mengatakan pilkada sekarang identik dengan maraknya politik uang. Sebagai sebuah kampanye, kata dia, Universitas Paramadina akan mendeklarasikan Tahun Anti Korupsi Paramadina sebagai tanggung jawab sosial kepada publik.

Baca: KPU Taksir Anggaran Pilkada Serentak 2018 Rp 10,5 Triliun

Menurut dia, tahun 2018 juga menandai satu dekade Universitas Paramadina mewajibkan mata kuliah antikorupsi bagi mahasiswanya. Kegiatan Tahun Anti Korupsi ini rencananya akan diselenggarakan maraton selama satu tahun. Akan ada berbagai jenis kegiatan yang bersifat akademis, seperti seminar, konferensi, penerbitan buku, kompetisi, dan pembuatan modul antikorupsi. Bahkan ada kegiatan seni budaya dan pembacaan puisi. Sesuai dengan namanya, tentu semua kegiatan tersebut berkaitan dengan isu antikorupsi.

"Tahun depan pas sepuluh tahun Paramadina menyelenggarakan mata kuliah wajib antikorupsi. Kami pingin tahun depan ada semacam kegiatan yang jauh lebih luas, lebih besar, dan melibatkan banyak pihak," kata Firmansyah kepada Tempo, Rabu, 11 Oktober 2017.

Beberapa institusi akan dilibatkan dalam gerakan antikorupsi ini, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Indonesia Corruption Watch, masyarakat transparansi, serta media. Tahun Antikorupsi Paramadina merupakan bentuk sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran antikorupsi bagi masyarakat luas. Diharapkan dengan semakin banyak pihak yang terlibat, semakin besar dampak yang bisa diberikan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca juga: Bareskrim Petakan Calon Kepala Daerah Berpotensi Kena Kasus Hukum

Firmanzah menyebut kegiatan itu tidak hanya sebatas seremonial, tapi juga terus berkelanjutan dan pengajaran antikorupsi bisa diterapkan di banyak kampus di Indonesia. "Kami juga ingin mengajak kampus-kampus lain menjadikan mata kuliah antikorupsi mata kuliah wajib," tuturnya.

Universitas Paramadina diketahui menjadi universitas yang menyelenggarakan pendidikan antikorupsi pertama di Indonesia. Hal tersebut merupakan langkah kecil dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

TIKA AZARIA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

13 Juli 2018

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat melakukan peninjauan lokasi dan sarana prasarana dukungan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak tahun 2018 di aula lantai dasar gedung MK, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018. MK mulai membuka pendaftaran perkara sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota serentak 2018 pada 5-7 Juli 2018. TEMPO/Subekti
MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

Sebanyak 39 dari 62 permohonan gugatan pilkada 2018 yang diterima MK adalah perkara pemilihan bupati.


Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

13 Juli 2018

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

Bawaslu mengatakan selisih paling tipis terjadi di Kota Tegal.


Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

13 Juli 2018

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

Bawaslu mencatat partisipasi dalam pemilihan gubernur di 17 provinsi hanya 69 persen.


Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

13 Juli 2018

Warga mendaftarkan perkara perselisihan pemilihan kepala daerah 2018 di aula lantai dasar gedung MK, Jakarta, Kamis, 5 Juli. Dalam pilkada 2018, ada 171 daerah yang menyelenggarakan pemilihan, yang terdiri atas 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. TEMPO/Subekti.
Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

Jumlah gugatan sengketa Pilkada serentak 2018 bisa terus bergerak.


Tjahjo Kumolo Mengapresiasi Kinerja Penyelenggara Pilkada 2018

10 Juli 2018

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat jumpa wartawan di STIK, Jakarta Selatan, 2 Mei 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Tjahjo Kumolo Mengapresiasi Kinerja Penyelenggara Pilkada 2018

Tjahjo Kumolo juga menyoroti fenomena calon tunggal di sejumlah daerah.


KPU Umumkan Hasil Pilkada Serentak 2018 di 6 Provinsi

8 Juli 2018

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman memberikan keterangan kepada media di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, 12 Maret 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi
KPU Umumkan Hasil Pilkada Serentak 2018 di 6 Provinsi

KPU telah menerima hasil rekapitulasi suara untuk enam provinsi yang menyelenggarakan pemilihan gubernur pada Pilkada serentak 2018.


KPU Sebut Partisipasi Pemilih Pilkada dalam PSU Meningkat

1 Juli 2018

Warga berjalan menuju kotak suara seusai memberikan hak pilih pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 19, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, 22 April 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto
KPU Sebut Partisipasi Pemilih Pilkada dalam PSU Meningkat

KPU menetapkan ada 69 TPS yang harus melakukan pemungutan suara ulang dalam pilkada 2018 karena terjadi pelanggaran.


Pilkada 2018, 10 Perempuan Kepala Daerah di Jawa Timur

30 Juni 2018

Calon Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang didampingi wakilnya, Emil Elestianto Dardak, menangis saat memberikan keterangan pers di kediamannya di Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 27 Juni 2018. Khofifah memberikan pernyataan sikap atas hasil perhitungan cepat lembaga survei yang mengunggulkan pasangannya atas pasangan nomor urut dua, Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno, dalam pilgub Jawa Timur 2018. ANTARA
Pilkada 2018, 10 Perempuan Kepala Daerah di Jawa Timur

Ada 5 nama calon kepala daerah perempuan, baik yang baru maju maupun petahana yang meraih suara terbanyak versi hitung cepat Pilkada 2018.


Server Sering Down, KPU: Itu Upaya Menghadapi Serangan

30 Juni 2018

Sejumlah petugas mendistribusikan logistik pemilihan kepala daerah (pilkada) Provinsi Maluku di Ambon, Maluku, Senin, 25 Juni 2018. KPU Provinsi Maluku telah menetapkan 1.151.915 pemilih yang tersebar di 3.385 tempat pemungutan suara (TPS) di 11 kabupaten/kota. ANTARA
Server Sering Down, KPU: Itu Upaya Menghadapi Serangan

Hal itu dilakukan karena tim informasi dan teknologi (IT) KPU harus bolak-balik membersihkan server, baru kemudian membuka kembali.


Trik Buat Politikus agar Menarik Generasi Milenial di Pemilu

30 Juni 2018

Meme Pilkada 5, Pilkadut/Twitter
Trik Buat Politikus agar Menarik Generasi Milenial di Pemilu

Dari semua kepala daerah yang maju di Pilkada 2018, Ridwan Kamil dan Emil Dardak aktif di media sosial untuk mendekatkan diri ke generasi milenial.