Hindari Industrial Shock, Menaker Minta Industri Siapkan Skema Transformasi Bisnis

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menaker Hanif Dhakiri memberikan arahan dalam acara Musyawarah Nasional Serikat Pekerja Bank Negara Indonesia (SP-BNI) hari ini (Rabu, 11/10) di Bandung. (Dok. Kemnaker)

    Menaker Hanif Dhakiri memberikan arahan dalam acara Musyawarah Nasional Serikat Pekerja Bank Negara Indonesia (SP-BNI) hari ini (Rabu, 11/10) di Bandung. (Dok. Kemnaker)

    TEMPO.CO, Bandung - Pemerintah meminta industri di Indonesia segera menyiapkan skema transformasi industri dari model lama ke model baru. Terutama industri-industri yang paling dipengaruhi perkembangan teknologi informasi, seperti perbankan, retail, dan jasa. Hal ini penting, bukan semata karena perkembangan teknologi informasi begitu cepat, tetapi juga karena economic disruption yang terjadi di mana-mana. 

    Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dalam acara Musyawarah Nasional Serikat Pekerja Bank Negara Indonesia (SP-BNI), Rabu, 11 Oktober 2017, di Bandung. 

    "Perkembangan teknologi informasi dan economic disruption harus segera direspons oleh industri dengan menyiapkan skema transformasi proses bisnis dari model lama ke model baru. Dengan skema transformasi itu, industri kita akan lebih kompetitif, dan dari sisi ketenagakerjaan bisa segera diantisipasi dampak-dampaknya", kata Menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa ini.

    Menurut Hanif, kelambatan industri mengantisipasi perkembangan bisa menimbulkan industrial shock (goncangan industrial), yang mencakup goncangan bisnis (business shock) dan goncangan tenaga kerja (manpower shock). Goncangan bisnis bisa membuat industri terbunuh karena kalah bersaing. Sementara goncangan tenaga kerja bisa terjadi karena pemutusan hubungan kerja (PHK) mendadak akibat digitalisasi dan otomatisasi.

    Dengan transformasi industri, Hanif percaya, perubahan akan berlangsung secara bertahap dan antisipasinya bisa dilakukan semua pihak, baik pemerintah, industri itu sendiri, maupun para pekerja. Karena itu, Hanif meminta agar serikat pekerja dilibatkan untuk mengawal transformasi industri menuju model bisnis yang lebih baik.

    "Dirembug saja ini industri mau kemana, seiring perkembangan teknologi informasi yang masif dan persaingan yang makin sengit. Tahapan transformasinya seperti apa, dampaknya terhadap tenaga kerja gimana, lalu apa solusinya, dan seterusnya," ujarnya. 

    Pemerintah terus mendorong kerja sama dengan industri dan serikat pekerja dalam merespons perkembangan ekonomi global ini. "Ini memang tugas bersama. Tak hanya bisa pemerintah, tapi juga dunia usaha dan serikat pekerja. Semua harus terlibat aktif dan mencari pendekatan yang win-win. Tanpa itu masalah ketenagakerjaan kita akan mandeg, gitu-gitu saja", ujarnya.

    Menteri Hanif mengaku khawatir dengan perkembangan teknologi informasi yang menggerus pekerjaan lama, walaupun perkembangan itu juga menciptakan peluang dan pekerjaan baru. Dari sisi kesempatan kerja, kata dia, kebutuhan meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) semakin mendesak. Jika model bisnis industri berubah, maka karakter pekerjaan berubah, skill yang dibutuhkan juga berubah. Input SDM baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan kerja juga harus berubah.

    Dari sisi perlindungan tenaga kerja, hubungan kerja dalam industri dengan model bisnis yang baru harus makin diperjelas. "Jangan sampai tenaga kerja dizolimi dengan model hubungan yang absurd dan merugikan mereka," tuturnya.

    Dalam rangka mempercepat peningkatan skill dan kompetensi tenaga kerja, Kementerian Ketenagakerjaan telah bekerja sama dengan kepala dinas dan kalangan industri menggenjot penguatan akses dan mutu pelatihan kerja (vocational training dan retraining). Di antaranya melalui program pemagangan nasional yang pada 2018 ditargetkan sebesar 400 ribu orang atau sekitar 20 persen dari total angkatan kerja baru yang sekitar dua juta orang. Reorientasi, revitalisasi, dan rebranding Balai Latihan Kerja (BLK) juga dilakukan untuk mengangkat citra pelatihan vokasi yang sering dianggap second class, sekaligus memastikan pelatihan vokasi berjalan secara fokus, masif, dan berkualitas.

    "Akses dan mutu vocational training dan retraining harus diperkuat, sehingga calon pekerja dan pekerja dapat terus meningkatkan skill dan kompetensinya di manapun mereka berada melalui pelatihan kerja berkualitas. Penyelenggara training dan retraining-nya bisa pemerintah, swasta, masyarakat, atau kerja sama semua pihak", katanya menindak-lanjuti arahan Presiden Jokowi.

    Di luar itu, pemerintah juga sedang mengkaji kemungkinan adanya kebijakan sosial untuk mendukung akses dan mutu vocational training dan retraining. Kata Hanif, kebijakan sosial itu dapat berupa training investment fund/skills development fund (TIF/SDF) guna mengatasi pembiayaan pelatihan vokasi dan unemployment benefit (dana cadangan pesangon) untuk program bantalan sosial bagi korban PHK.

    "Jika akses dan mutu vocational training dan retraining-nya kuat, lalu didukung dengan kebijakan sosial seperti skills development fund dan unemployment benefit, maka orang Indonesia akan dapat kesempatan peningkatan skill seumur hidup (lifelong education) dan kemampuan bekerja sampai pensiun (lifelong employability)," ujarnya.*


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.