TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan kondisi ekonomi, politik, dan hukum akan menentukan siapa yang akan mendampingi Jokowi sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019 mendatang. Jika kondisi politik stabil dan Jokowi sebagai inkumben fokus pada pertumbuhan ekonomi, maka sosok cawapres yang tepat adalah yang menguasai ekonomi.
Yunarto menyebut nama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai sosok yang tepat sebagai cawapres bagi Jokowi. Yunarto merujuk pada langkah yang diambil Presiden SBY saat meminang Gubernur BI Boediono sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2009 lalu. “Untuk fokus pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dia tarik Boediono. Tapi itu dalam kondisi politik sudah stabil," ujarnya Yunarto kepada Tempo pada Selasa, 10 Oktober 2017.
Baca juga: KedaiKOPI: Elektabilitas Gatot Nurmantyo untuk Cawapres Tinggi
Sebaliknya, jika situasi politik belum stabil, figur cawapres yang layak untuk mendampingi Jokowi adalah yang berasal dari institusi pertahanan dan keamanan. Dalam hal ini, Yunarto menyebut nama Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian.
"Tergantung pada situasi politik, ekonomi, dan internal dari apa yang terjadi. Tapi kalau ditanya tiga nama besar ya itu, Gatot, Tito, dan SMI," kata Yunarto.
Baca juga: Survei: 40,6 Persen Publik Ingin Capres Selain Jokowi dan Prabowo
Yunarto mengatakan ada tiga pekerjaan rumah bagi Presiden Jokowi dalam sisa dua tahun masa jabatannya. Kketiga hal ini krusial untuk dikelola dengan baik jika Jokowi ingin kembali memenangkan pertarungan pada Pemilihan Presiden 2019 nanti.
"Yang pertama tentu saja kita berbicara pencapaian di bidang ekonomi sebagai kebutuhan mendasar bagi semua pemilih," kata Yunarto.
Baca juga: Elektabilitas Naik di Survei CSIS, Jokowi: Harus Kerja Keras
Yunarto mengatakan, ada tiga hal yang menjadi tantangan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Pertama, perlambatan ekonomi global yang belum bisa dikatakan pulih sepenuhnya. "Kondisinya memang tidak sebaik dulu ketika SBY masuk di periode kedua tahun 2008-2009. Kondisi eksternal lebih sulit," katanya.
Kedua, ambisi di bidang infrastruktur membutuhkan anggaran yang sangat besar. Dalam hal ini, kata Yunarto, kebijakan publik yang menyangkut masyarakat kecil kadangkala dikorbankan.
Baca juga: Program Jokowi Disukai Publik, Demokrat: Warisan Pemerintah Dulu
Sebagai gantinya, pemerintah banyak memberikan subsidi yang sifatnya bantuan tunai kepada masyarakat. Yunarto menyebut kebijakan semacam ini ibarat memberikan ikan tetapi tidak memberikan pancing. "Bagaimana kemudian pemerintah dilihat tetap memiliki keberpihakan pada masyarakat kecil," ujarnya.
Masalah ekonomi juga terjadi di level masyarakat menengah ke atas, terutama menyangkut pajak. Yunarto menyampaikan pajak progresif seringkali mengorbankan aktivitas di sektor swasta yang tidak terbiasa dengan tarif pajak tinggi.
Baca juga: Jokowi Sindir Lawan Politiknya, Mainkan Isu Daya Beli untuk 2019
Selain ekonomi, persoalan politik dan hukum masih menjadi tantangan bagi pemerintahan Jokowi hingga 2019 nanti. Di bidang politik, kata Yunarto, Jokowi memiliki pekerjaan rumah untuk meredam upaya sekelompok pihak yang memainkan politik identitas. Isu yang sudah dimainkan sejak kampanye pemilihan presiden 2014 itu harus diredam agar tidak memunculkan konflik horisontal dan masyarakat merasa politik tidak stabil. Dampaknya, kata Yunarto, pemerintah bisa saja dianggap gagal.
Di bidang hukum, Yunarto menitikberatkan tantangan ada pada pemberantasan korupsi. "Dalam konteks KPK, kita tahu masih ada stagnasi karena pertarungan politik yang membelit Jokowi, terutama di level DPR dan partai-partai pendukungnya sendiri," kata Yunarto.
Baca juga: Pemilu 2019: Jokowi Bisa Kalahkan Penantang Baru, Jika…
