TEMPO.CO, Semarang - Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto mengatakan pihaknya masih menelusuri latar belakang sejumlah bakal calon kepala daerah yang diusung partai-partai politik yang akan bertarung dalam pilkada 2018. Tujuannya mengantisipasi konflik yang bisa timbul atas latar belakang para bakal calon itu.
"Kami sudah harus mapping calon-calon yang kira-kira akan diusung sejak awal," kata Ari Dono di sela-sela Apel Kasatwil Tahun Anggaran 2017 di Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 11 Oktober 2017.
Baca: Kapolri Tito Karnavian Sebut 3 Daerah Rawan Konflik Pilkada 2018
Hal itu dilakukan untuk mengetahui apakah bakal paslon tersebut tercatat pernah melakukan dugaan tindak pidana. "Kalau memang mereka masih ada tabungan laporan polisi, tuntaskan, selesaikan di depan (sebelum rangkaian pilkada)," kata Ari Dono.
Menurut dia, penuntasan perkara itu penting untuk mengantisipasi kasus dugaan tidak pidana dijadikan isu politik ketika rangkaian pilkada berjalan. Ari Dono mengatakan tidak jarang langkah penyelidikan yang dilakukan polisi terhadap calon kepala daerah pada masa pilkada kerap dikaitkan dengan isu politik oleh pihak-pihak tertentu.
Baca: Kapolda Papua Beberkan Potensi Konflik Pilkada 2018 di Papua
"Supaya tidak menjadi persoalan politik. Sebenarnya kami hanya menangani perkara, itu biasa, tapi karena momennya tidak pas, bisa menjadi bola politik," ucapnya.
Pengarahan tersebut ia sampaikan kepada jajaran Bareskrim dan para kepala satuan wilayah dalam Apel Kasatwil 2017. "Yang menyelesaikan polisinya. Umpamanya si A ada laporan polisi. Oh, si A kayaknya mencalonkan diri, nih. Nah, cepat tuntaskan! Jangan pada saat dia nyalon, terus kami baru kerja. Nanti dipikir orang kami main politik," kata Ari Dono.
Pilkada 2018 akan digelar 171 daerah se-Indonesia. Menjelang pelaksanaannya, Mabes Polri telah melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang rawan konflik sehingga perlu mendapat perhatian.