IDI: Pernah Ada Dokter Membantu Terpidana Korupsi Kabur

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di Graha IDI, Panakkukang, Makassar, Sabtu (17/11). TEMPO/Muliady

    Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di Graha IDI, Panakkukang, Makassar, Sabtu (17/11). TEMPO/Muliady

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Kehormatan Etika Ikatan Dokter Indonesia Prijo Sidipratomo mengatakan IDI dan Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki perjanjian kerja sama sejak 2012 yang memungkinkan KPK meminta pendapat soal kondisi tersangka atau terpidana korupsi. Perjanjian ini membuat KPK tidak perlu percaya pada keterangan tunggal dari satu dokter yang merawat koruptor dan bisa mendapatkan pendapat kedua (second opinion).

    Ia menjelaskan, bila ada perbedaan antara keterangan dokter yang merawat dan pendapat dari tim IDI, yang bisa dipegang adalah pernyataan dari IDI. "Karena IDI induk organisasi semua dokter. Kedua, IDI imparsial dan bersandar (pada) profesionalisme," katanya di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta, Selasa, 10 Oktober 2017.

    Prijo bercerita, sebelum ada perjanjian ini, pernah ada dokter yang bekerja sama dengan terpidana korupsi untuk membantunya melarikan diri. Dokter tersebut membantu terpidana ini membuatkan surat keterangan sakit agar bisa berobat di Singapura. Sayangnya, ia lupa nama dokter dan terpidana tersebut.

    Baca juga: IDI: Tidak Ada Permintaan KPK untuk Memeriksa Setya Novanto

    Namun saat ini ia meyakini sudah tidak ada lagi dokter yang melakukan hal curang seperti itu. “Yang dulu-dulu, sekarang pada tiarap,” ujarnya.

    Ia menuturkan pihaknya akan menindak tegas dokter yang mengeluarkan keterangan palsu demi membantu koruptor dan mengancamnya dengan pencabutan izin praktik. “Kalau pelanggaran etika, akan kami sidangkan di majelis etika. Tapi, kalau masuk obstruction of justice, bisa hukuman paling berat, yaitu pencabutan izin,” tuturnya.

    Sebelumnya, KPK berencana meminta pendapat dari IDI terkait dengan kondisi kesehatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto, yang sempat jatuh sakit saat malam sebelum pemeriksaannya di KPK sebagai tersangka dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik pada pertengahan bulan lalu. Kondisi kesehatannya menjadi perbincangan publik lantaran diduga hanya berpura-pura setelah viral foto yang menunjukkan Setya dirawat, tapi memiliki kejanggalan.

    Baca juga: Zulkifli Hasan: Tinggal MPR yang Belum Kena OTT KPK

    Prijo menuturkan pihaknya belum pernah menerima permohonan dari KPK untuk memeriksa kondisi Setya. Setya akhirnya keluar dari rumah sakit pada Senin pekan lalu setelah status tersangkanya gugur karena gugatan praperadilannya dikabulkan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.