Wiranto: Aturan Tunggal Senjata Menunggu Rapat Kabinet Terbatas

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkopolhukam Wiranto bersama Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian melakukan salam komando seusai menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 2017. Tempo/Amirullah Suhada

    Menkopolhukam Wiranto bersama Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian melakukan salam komando seusai menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 2017. Tempo/Amirullah Suhada

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan kepastian soal aturan tunggal pengadaan senjata masih perlu dirapatkan. Rencananya, dia akan mengajukan rapat kabinet terbatas terkait masalah itu ke Presiden Joko Widodo.

    "Lha, ini ratasnya saja belum. Kami juga akan adakan rapat koordinasi menyeluruh mengenai pengaturan senjata," ujar Wiranto saat dicegat awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 Oktober 2017.

    Baca juga: Hari Ini Wiranto Panggil Kapolri dan Panglima TNI Bahas Senjata

    Wiranto sebelumnya menyampaikan aturan tunggal pengadaan senjata bertujuan untuk mengintegrasikan pembelian senjata, baik oleh TNI maupun Polri. Aturan itu untuk menghindari kembali meunculnya polemik soal pembelian senjata.

    Sebagaimana diketahui, masalah pengadaan senjata menjadi sorotan beberapa hari terakhir. Ini setelah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan ada institusi non militer yang diam-diam mengimpor lima ribu pucuk senjata api. Belakangan, Wiranto mengklarifikasi ucapan Gatot tersebut.

    Baca juga: Soal Pembelian 5000 Senjata, Panglima TNI: Tanya Pak Wiranto

    Wiranto menyampaikan ratas nantinya kemungkinan akan membahas bentuk dan substansi dari aturan tunggal pengadaan senjata. Namun, hal itu masih bisa berubah. "Saya tidak mau mendahului rapat. Usul baru nanti disampaikan," ujarnya mengakhiri. Kabar yang beredar aturan itu akan berbentuk Perpres.

    ISTMAN MP

    Baca juga: Presiden Jokowi, Ternyata Inilah Pemicu Heboh Senjata Brimob


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.