Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Korporatisasi Petani untuk Mencapai Swasembada Pangan

image-gnews
Korporatisasi Petani untuk  Mencapai Swasembada Pangan
Korporatisasi Petani untuk Mencapai Swasembada Pangan
Iklan

INFO JABAR - Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meluncurkan program optimalisasi gabah padi, percepatan luas tambah tanam, launching kartu tani, juga korporatisasi petani di Desa Medanglayang, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, Senin, 9 Oktober 2017. Tujuannya mempercepat swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

"Kami sangat mendukung program tersebut. Terlebih kegiatan ini dilaksanakan di salah satu Desa di Jabar (Jawa Barat) untuk pertama kalinya. Semoga kegiatan ini menjadi percontohan bagi desa lain di Indonesia,” kata Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar saat launching program tiga kementerian tersebut di Desa Medanglayang, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis.

Baca Juga:

Menurut Deddy, program ini akan memberikan manfaat optimal demi meningkatkan pendapatan dan kemajuan ekonomi para petani. Ke depan, diharapkan program ini  memperkecil ketimpangan ekonomi antara desa dan kota. "Penduduk usia produktif  di desa dapat menjadi pelaku usaha serta tenaga kerja produktif sehingga dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi desa yang inklusif dan pemerataan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Deddy juga mengapresiasi program kartu tani untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Salah satu manfaat kartu tersebut adalah memantau distribusi pupuk bersubsidi bagi petani diawasi dan tepat sasaran. "Terima kasih kepada semua petugas, penyuluh, dan Bank Mandiri yang telah mendata serta menyalurkan kartu tani bagi semua petani di Jabar (Jawa Barat)," ujarnya.

Tak hanya itu, Deddy menilai program asuransi pertanian yang diberikan pemerintah merupakan salah satu upaya memperkecil risiko gagal panen. Dengan asuransi tersebut, ketika mengalami gagal panen, petani akan mendapat ganti rugi. "Jadi nanti petani akan tetap memiliki modal kerja untuk menjamin keberlangsungan usaha pertaniannya," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sejak program asuransi pertanian digulirkanpada 2015, Provinsi Jawa Barat telah memperoleh penghargaan dari Kementerian Pertanian sebagai provinsi berprestasi tertinggi dalam realisasi pemanfaatan program asuransi usaha tani padi. Untuk itu, Deddy menekankan agar ke depannya kerja sama serta koordinasi antara petugas lapangan dan Jasindo lebih ditingkatkan demi memberikan kesadaran petani akan besarnya manfaat asuransi pertanian ini, termasuk asuransi usaha ternak sapi.

Sedangkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarni mengatakan program tersebut merupakan kerja sama tiga kementerian atas instruksi Presiden Joko Widodo dalam memakmurkan dan menyejahterakan petani di seluruh Indonesia. "Presiden menginginkan setiap petani harus lebih sejahtera hidupnya. Ini kami membuat program bertiga (menteri) agar bagaimana hal itu bisa terjadi," kata Rini.

Hadir pada acara tersebut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Pertanian Amran Sulaeman, juga Bupati Ciamis Iing Syam Arifin. Pada acara itu, digelar pembagian kartu tani pada perwakilan Gapoktan di 14 kecamatan, penandatanganan akta pendirian sejumlah badan usaha milik desa (BUMDes), serta menyerahkan bantuan traktor. Kementerian Badan Usaha Milik Negara juga menyerahkan kredit usaha rakyat, polis asuransi pertanian, asuransi gagal panen kepada kelompok tani, juga penyerahan bantuan CSR BUMN.

Menurut Rini, petani jangan hanya sekadar menanam, tapi juga harus berwirausaha. Untuk itu, ia dan jajarannya akan menerjunkan BUMN ke setiap desa untuk melakukan pendampingan dalam mengkorporasi petani. "Program ini tujuannya mewirausahakan para petani. Harapannya nanti aktivitas petani bukan hanya proses sampai menjual, tapi nanti bekerja sama dengan BUMN lain, yaitu Bank Mandiri untuk daerah Ciamis,”  ujar Rini. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

18 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

24 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.


Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

15 Januari 2024

Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan Kemenkominfo. Johnny bersama sejumlah tersangka lainnya diduga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelembungkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek hingga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

PPATK menemukan 36,67 persen aliran duit dari proyek strategis nasional mengalir ke politikus dan aparatur sipil negara. Perlu evaluasi total.