Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bea Cukai Se-ASEAN Gelar Customs Capacity Buliding Working Group

image-gnews
Bea Cukai Se-Asean adakan Capacity Building dan Working Group.
Bea Cukai Se-Asean adakan Capacity Building dan Working Group.
Iklan

INFO NASIONAL - Untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara, negara-negara ASEAN melakukan pertemuan terkait dengan penguatan standar mutu sumber daya manusia (SDM) dan modernisasi administrasi kepabeanan ASEAN. Pertemuan yang dijadwalkan dalam kalender kerja ASEAN 2017, yaitu Customs Capacity Building Working Group (CCBWG) ke-21 itu, diadakan pada 10-12 Oktober 2017, di Yogyakarta.

Sejak memasuki abad baru, ASEAN Customs telah membuat kemajuan penting dan hasil nyata dalam pelaksanaan rencana strategis pengembangan kepabeanan serta menunjukkan upaya terus-menerus dalam proses modernisasi dan kontribusi terhadap peningkatan daya saing ASEAN. “CCBWG sebagai kelompok kerja dengan tanggung jawab besar diharapkan mampu meningkatkan profesionalitas dan integritas kepabeanan, sehingga tidak terjadi timpang antarnegara di regional ASEAN dalam hal modernisasi,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Parjiya, di Yogyakarta.

Baca Juga:

Dalam pertemuan CCBWG ini, akan dibahas sejumlah agenda penting, yaitu reformasi serta modernisasi administrasi kepabeanan, pengembangan administrasi SDM, mengurangi kesenjangan kualitas SDM kepabeanan di ASEAN, dan Knowledge Based Service (pelayanan berbasis pengetahuan).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Keikutsertaan Indonesia pada CCBWG ini bisa memperkuat posisi Indonesia dalam mata rantai pasokan regional melalui  investasi asing pada sektor-sektor produktif yang tersedia. Diharapkan peran Indonesia harus lebih strategis dalam mengawal perundingan yang dapat menjaga kepentingan nasional. Karena itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus berperan aktif dalam perundingan ini demi mengawal pengembangan standar mutu kepabeanan yang akan dijalankan nantinya dalam kerangka CCBWG ini,” kata Direktur Kapatuhan Internal Hendra Prasmono yang juga bertindak sebagai Chairperson CCBWG di Yogyakarta.

Dengan tujuan untuk memperkuat integritas pabean, Indonesia mempresentasikan Matrix tentang "Best Practice Guide for ASEAN Quality Standard". Ke depan, Sekretariat ASEAN akan mengoperasikan halaman web berbasis pengetahuan, untuk berbagi pengalaman dan dokumen Human Resource Management (HRM) terkait dengan yang mendukung anggotanya untuk memodernisasi sistem IT dari masing-masing negara. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

15 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

21 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.


Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

15 Januari 2024

Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan Kemenkominfo. Johnny bersama sejumlah tersangka lainnya diduga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelembungkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek hingga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

PPATK menemukan 36,67 persen aliran duit dari proyek strategis nasional mengalir ke politikus dan aparatur sipil negara. Perlu evaluasi total.