TEMPO.CO, Semarang - Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Inspektur Jenderal Agung Budi Maryoto mengatakan pihaknya telah melakukan pemetaan sejumlah potensi konflik menjelang pemilihan kepala daerah Jawa Barat pada 2018. Menurut dia, pemetaan tersebut untuk menyusun sejumlah antisipasi konflik oleh kepolisian menjelang pilkada.
"Potensi konflik sangat besar untuk pilkada," kata Agung di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, Selasa 10 Oktober 2017. Hingga kini, ia terus berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Barat untuk pemetaan potensi konflik tersebut.
Baca: Pilkada 2018, Kapolri: Jawa Barat dan Papua Paling Rawan Konflik
Ia menyebutkan, dari pemetaan tersebut sudah ada info yang beredar di media sosial terkait keberadaan surat keputusan bodong ihwal pencalonan kepala daerah dari salah satu partai politik. "Sehingga sempat memobilisasi massa pendukung ke pusat," ujar Agung.
Agung juga menyebutkan adanya potensi konflik menjelang pilkada di daerah yang memiliki inkumben. Sebab, kata dia, calon inkumben berpotensi mengerjakan aparatur sipil negara untuk berkampanye. "Kalau ada paslon lain yang memonitor, itu bisa jadi potensi konflik," ujar Agung.
Selain itu, Agung menjelaskan potensi penggerakan massa dari sejumlah ormas dan organisasi buruh dalam pencalonan kepala daerah juga diantisipasi. Apalagi, pilkada berpotensi membuat masyarakat terpolarisasi. "Di Jawa Barat banyak ormas dan termasuk potensi buruh," ujarnya.
Baca juga: Jokowi Minta Polri Petakan Potensi Kerawanan di Pilkada 2018
Agung juga memprediksi adanya mobilisasi massa dari daerah di sekitar Jawa Barat. Hal ini karena terdapat penduduk yang belum memiliki e-KTP dan belum masuk daftar pemilih. "Misal Kabupaten Bogor dengan Depok. Itu dapat diindikasikan bisa memobilisasi masyarakat Bogor pindah ke Depok atau sebaliknya," ujar dia. Selain itu, komunitas sepeda motor juga berpotensi digerakkan partai politik.
Pilkada Jawa Barat menjadi perhatian karena rentan potensi konflik. Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian, sebelumnya, mengatakan potensi konflik bisa terjadi karena Jawa Barat adalah lumbung suara terbesar dalam pemilihan umum.
Agung memprediksi terdapat 33 juta penduduk masuk dalam daftar pemilih tetap. Ia pun terus berkoordinasi dengan pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk mengantisipasi potensi konflik tersebut. "Antisipasi berikutnya kita sudah lakukan rutin pertemuan dengan ormas dan termasuk dengan pemuka agama," ujarnya.
