MA: Dirjen Telah Lakukan Pembinaan terhadap Hakim Sudiwardono

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) bersama Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Sunarto melakukan jumpa pers terkait OTT di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di gedung KPK, Jakarta, 22 Agustus 2017. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) bersama Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Sunarto melakukan jumpa pers terkait OTT di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di gedung KPK, Jakarta, 22 Agustus 2017. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Agung mengklaim tidak ada pencopotan terhadap Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Herri Swantoro terkait tertangkapnya Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono. Herri dinilai telah melakukan pembinaan sesuai dengan Peraturan MA.

    "Tidak ada upaya atau tindakan pencopotan seperti yang muncul di media beberapa waktu yang lalu," kata Ketua Kamar Pengawasan MA Sunarto di kantor MA, Jakarta, Senin, 9 Oktober 2017.

    Baca: OTT KPK, Tersangka Suap Hakim Gunakan Kode Pengajian

    Menurut Sunarto, atasan hakim Sudiwardono itu telah membina dengan mekanisme kelembagaan baik secara formal, informal, maupun personal. "Seperti secara personal dilakukan oleh atasan langsung ketika bertemu di kegiatan-kegiatan," kata dia.

    Sebelumnya, MA telah membentuk tim untuk memeriksa apakah ada kelalaian dalam pembinaan oleh Herri. Timnya telah memeriksa Dirjen Badan Peradilan Umum serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dan memeriksa Herri. Dia mengatakan dokumen tersebut diteliti dahulu sebelum memeriksa Herri.

    Baca: Kronologi Penangkapan Aditya Moha dan Hakim Tersangka OTT KPK

    "Dokumen merupakan materi-materi binaan yang disampaikan oleh Dirjen Badan Peradilan Umum kepada para ketua Pengadilan Tingkat Banding termasuk kepada Ketua Pengadilan Tinggi Manado," ucap Sunarto.

    Sunarto mengatakan atas temuan dan pemeriksaan, Herri disimpulkan telah memenuhi kewajiban pengawasan dan pembinaan. Hal ini sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 2 Peraturan MA Nomor 8 Tahun 2016 tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya.

    Sebelumnya, Hakim dan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Sudiwardono ditahan KPK dengan dugaan suap terkait putusan perkara banding yang diajukan eks Bupati Bolaang Mongondow Marlina Moha Siahaan. Atas penangkapan Sudiwardono, MA melakukan pemeriksaan terhadap atasan langsungnya, Dirjen Badan Peradilan Umum Herry Swantoro.

    Sudiwardono ditangkap di sebuah hotel di Jakarta pada Jumat, 6 Oktober 2017 malam. Dia ditangkap tak lama setelah diduga menerima uang 30 ribu dolar Singapura dari Aditya. KPK menduga sebelumnya Sudiwardono sudah menerima 60 ribu dolar Singapura dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Industri Permainan Digital E-Sport Makin Menggiurkan

    E-Sport mulai beberapa tahun kemarin sudah masuk dalam kategori olahraga yang dipertandingkan secara luas.