Menjelang Pemilu 2019, Jokowi Ingatkan Polri Soal Kejahatan Siber

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo didampingi Kepala Kepolisian Jenderal Tito Karnavian dan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, berfoto bersama jajaran kepolisian seusai apel Kasatwil 2017 di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, 9 Ok

    Presiden Joko Widodo didampingi Kepala Kepolisian Jenderal Tito Karnavian dan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, berfoto bersama jajaran kepolisian seusai apel Kasatwil 2017 di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, 9 Ok

    TEMPO.CO, Semarang -Banyaknya pesan-pesan provokatif atau kejahatan siber tiap pemilu digelar membuat Presiden Joko Widodo lebih antisipatif untuk Pemilu 2019. Jokowi meminta Polri ikut mewaspadainya karena berkaitan dengan stabilitas politik dan keamanan.

    "Kejahatan akan berubah lebih canggih lagi. Hal-hal inilah yang harus kita antisipasi," kata Presiden Joko Widodo di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah, sebagaimana dikutip dari siaran pers Istana Kepresidenan, Senin, 9 Oktober 2017.

    Baca:
    Jokowi Optimistis Masyarakat Makin Dewasa Mencerna Informasi
    Tiga Tahun Jokowi-JK, Ketua MPR Minta ...

    Menurut Jokowi, kejahatan siber pasti lebih banyak dari kejahatan-kejahatan biasa. Mengikuti empat pemilu mulai dari pemilihan wali kota hingga pemilihan presiden, Jokowi tahu betul rasanya suasana politik yang memanas akibat pesan pesan provokatif yang tersebar di dunia maya.

    Oleh karenanya, menurut Presiden, hal itu tak bisa dibiarkan dan harus diantisipasi pada 2019. Keadaan seperti itu harus dikendalikan bersama-sama, termasuk oleh Polri, agar tidak menjadi bola liar."Tugas kita adalah meluruskan isu-isu yang memanaskan situasi,” kata Jokowi.

    Baca juga:
    Jokowi Minta Polri Petakan Potensi Kerawanan di Pilkada 2018
    Presiden Jokowi: Politik Polri adalah Politik Negara

    Senada dengan hal itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkifli Hasan, meminta Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menghentikan kegaduhan yang terjadi dalam masyarakat. Menurut dia, sikap saling hujat, saling menistakan akan berbahaya sekali. “Kegaduhan ini (jika) tidak dihentikan itu berbahaya," kata dia di Gedung DPR/MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 9 Oktober 2017.

    Presiden meminta agar penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas jika sudah pada tahap membahayakan. “Tidak usah melihat itu siapa," ujar Jokowi.

     Baca juga: Pemilu 2019: Jokowi Bisa Kalahkan Penantang Baru, Jika…


     

     

    Lihat Juga