Jokowi Optimistis Masyarakat Makin Dewasa Mencerna Informasi

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wayang Jokowi-JK di Pameran Enthusiasm Susmono. TEMPO/Budi Purwanto

    Wayang Jokowi-JK di Pameran Enthusiasm Susmono. TEMPO/Budi Purwanto

    TEMPO.CO, Semarang - Presiden Joko Widodo optimistis masyarakat semakin cerdas dan dewasa mencerna informasi di berbagai media. Meski begitu, kata dia, pemerintah akan meluruskan isu yang menjadi penyebab memanasnya situasi politik.

    “Sumber-sumber yang kita perkirakan akan memprovokasi juga harus dipetakan secara detail siapa dan akan melakukan apa,” kata Jokowi saat memberikan arahan dalam Apel Kepala Satuan Wilayah Tahun 2017 di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, Senin, 9 Oktober 2017. Karena itu, intelijen harus mempunyai data lengkap mengenai hal tersebut.

    Baca: Tiga Tahun Jokowi-JK, Ketua MPR Minta ...

    Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan meminta Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menghentikan kegaduhan yang terjadi di masyarakat. Menurut dia, sikap saling hujat dan menistakan akan sangat berbahaya. “(Jika) tidak dihentikan, kegaduhan itu berbahaya," ujarnya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Jokowi meminta polisi tegas menegakkan hukum dan mempersiapkan alternatif solusi untuk mencegah konflik menjelang tahun politik 2018 dan 2019. “Jangan sampai sudah kejadian, kita bingung mencari air untuk memadamkan,” ucapnya.

    Baca juga: Jokowi Minta Polri Petakan Potensi Kerawanan di Pilkada 2018

    Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian menanggapi perintah Presiden tersebut. Menurut dia, pilkada adalah situasi yang alamiah. “Tensi dingin biasanya menghangat, tapi jangan biarkan ini menjadi memanas,” tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.