Tiga Tahun Jokowi-JK, MPR Puji Pembangunan Infrastruktur

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivis BEM SI mengenakan topeng wajah Jokowi-JK dalam demonstrasi peringatan dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di depan Istana Negara, Jakarta, 20 Oktober 2016. Saat pilpres, keduanya mempunyai 9 program prioritas yang dikenal dengan Nawacit

    Aktivis BEM SI mengenakan topeng wajah Jokowi-JK dalam demonstrasi peringatan dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di depan Istana Negara, Jakarta, 20 Oktober 2016. Saat pilpres, keduanya mempunyai 9 program prioritas yang dikenal dengan Nawacit

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan memuji pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang membangun infrastruktur di mana-mana. “Tentu infrastruktur bagus,” katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 9 Oktober 2017.

    Zulkifli meminta Jokowi dan JK fokus menyelesaikan program kerja mereka di sisa masa bakti. Sebab, selama tiga tahun memerintah Indonesia, Jokowi-JK masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah.

    Baca:
    Jokowi-JK Masuk Kategori Mahasantri Bhakti ...
    Ketua MPR: Saat Politik Gaduh, Tiru Cara ...

    Pemerintahan Jokowi-JK akan berusia tiga tahun pada 20 Oktober 2017. Saat pemilihan presiden 2014, pasangan ini menjanjikan sembilan agenda prioritas yang dikenal sebagai Nawacita. Selama tiga tahun menjabat, Jokowi-JK sudah tiga kali merombak kabinet. Perombakan pertama dilakukan pada 12 Agustus 2015, kedua pada 27 Juli 2016, dan ketiga pada 14 Oktober 2016.

    Selain memuji, Zulkifli juga mengoreksi kinerja Jokowi-JK mengenai banyaknya kegaduhan di masyarakat. “Kegaduhan ini (jika) tidak dihentikan itu berbahaya. Saling hujat, saling menistakan, kan berbahaya sekali," ujarnya.

    Baca juga:
    Setya Ambil Alih Kepemimpinan Harian Golkar dari Idrus-Nurdin ...
    Datang Sendirian dari Padang, Gamawan Hadiri Sidang Andi Narogong

    Pekerjaan rumah selanjutnya, kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini, adalah masih banyak pengangguran di Indonesia. Di satu sisi, masyarakat kesulitan mencari pekerjaan, tapi di sisi lain ada satu kabupaten yang memiliki banyak pekerja dari warga negara asing.

    Masalah lain yang harus diselesaikan adalah kesejahteraan masyarakat yang menurun. Selain itu, harga-harga kebutuhan pokok yang terus naik. "Ini akan berat bagi publik," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.