Tiga Tahun Jokowi-JK, Ketua MPR Minta Pemerintah Hentikan Kegaduhan di Masyarakat

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wayang Jokowi-JK di Pameran Enthusiasm Susmono. TEMPO/Budi Purwanto

    Wayang Jokowi-JK di Pameran Enthusiasm Susmono. TEMPO/Budi Purwanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkifli Hasan, meminta Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berfokus menyelesaikan program kerja mereka di sisa masa baktinya. Sebab selama tiga tahun memerintah Indonesia, Jokowi-JK masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah.

    Zulkifli mengapresiasi program pemerintah yang membangun infrastruktur di mana-mana. Namun di ranah sosial, banyak kegaduhan yang terjadi di masyarakat. "Tentu infrastruktur bagus. Kalaupun bagus tapi kegaduhan ini (jika) tidak dihentikan itu berbahaya," kata dia di Gedung DPR/MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 9 Oktober 2017. Sikap saling hujat, saling menistakan akan berbahaya sekali.

    Baca:
    Jokowi-JK Masuk Kategori Mahasantri Bhakti ...
    2,5 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Publik ...

    Pekerjaan rumah kedua, kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini, masih banyaknya pengangguran di Indonesia. Di satu sisi masyarakat kesulitan mencari pekerjaan, di sisi lain ada satu kabupaten yang memiliki banyak pekerja dari warga negara asing.

    Masalah lain yang harus diselesaikan adalah kesejahteraan masyarakat yang menurun. Selain itu harga-harga kebutuhan pokok yang terus naik. "Ini akan berat bagi publik," ujarnya.

    Baca juga:
    Jokowi Beri Pengarahan Kepala Satuan Wilayah di Akademi Kepolisian
    Politikus Golkar Banyak Ditangkap, Agun Gunanjar: KPK Berpolitik ...

    Pemerintahan Jokowi-JK akan berusia tiga tahun pada 20 Oktober 2017. Saat pemilihan presiden 2014, pasangan ini menjanjikan sembilan agenda prioritas yang dikenal sebagai Nawa Cita.

    Selama tiga tahun menjabat, Jokowi-JK sudah tiga kali merombak kabinet. Perombakan pertama terjadi pada 12 Agustus 2015, kedua pada 27 Juli 2016, dan yang ketiga pada 14 Oktober 2016.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.