Presiden Jokowi Berpikir Perlunya Menteri Khusus Pesantren

Reporter:
Editor:

Widiarsi Agustina

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk, Sumenep, Madura, Jawa Timur, 8 Oktober 2017. instagram.com

    Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk, Sumenep, Madura, Jawa Timur, 8 Oktober 2017. instagram.com

    TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo menyatakan perlu kalkulasi untuk menetapkan adanya menteri yang khusus menangani pondok pesantren dalam kabinetnya.

    "Itu menjadi masukan bagi saya, dulu waktu saya putuskan Hari Santri, itu juga masukan dari kiai di pondok pesantren.Setelah itu baru kita putuskan," kata Presiden Jokowi menanggapi perlunya ada menteri pondok pesantren yang diusulkan pengasuh ponpes di Sumenep, Minggu 8 Oktober 2017 malam.

    Jokowi menyebutkan usulan perlunya menteri pondok pesantren dari salah satu kiai di Sumenep itu juga masukan yang akan dihitung atau dikalkulasi.

    "Saya dapat informasi jumlah santri di seluruh Indonesia ada sembilan juta. Sangat banyak jadi memang harus ada yang ngurusi atau memperhatikan mereka," kata Jokowi.

    Namun lanjut Jokowi, apakah menteri atau lainnya, harus dihitung dulu. "Ini tidak saya jawab di sini," kata Jokowi dalam silaturahim dengan pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al Karimiyah Sumenep.

    Sebelumnya pimpinan Ponpes Alkarimiyah Busro Karim yang juga merupakan Bupati Sumenep KH Busyro Karim mengusulkan kepada Presiden Jokowi dibentuknya kementerian pondok pesantren.

    "Dengan banyaknya pondok pesantren, kami mengusulkan perlunya menteri pondok pesantren, karena bicara ponpes pasti bicara pendidikan karakter, peningkatan skil, keutuhan bangsa dan negara, tidak hanya yang tradisional tapi juga ada yang modern. Wajar jika ada yang khusus mengurus pondok pesantren," kata Busyro.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.