Iklan
TEMPO Interaktif, Surabaya:Partai Golkar mengajak fraksi-fraksi di DPR untuk tidak terus mempermasalahkan ketidakhadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang interpelasi masalah nuklir Iran. Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Rully Chaerul Azwar, mengatakan partainya sendiri sudah memutuskan untuk tidak mendukung interpelasi Iran dan tidak mempermasalahkan kehadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang interpelasi tersebut.Rully mengatakan Golkar melihat sikap berkeras menuntut Presiden hadir dalam sidang interpelasi belum tentu menguntungkan DPR. "Banyak yang melihat seolah-olah ini hanya power struggle di DPR. Jelek juga kita dilihatnya," kata Rully kepada wartawan di Ruang VIP Grha Amukti Praja Wijaya 1 Bandar Udara Juanda, Rabu (20/6).Rully menambahkan, interpelasi Iran telah bergeser dari substansi permasalahan persetujuan pemerintah terhadap sanksi terhadap Iran lewat Resolusi Dewan Keamanan PBB 1747 menjadi permasalahan hadir atau tidaknya presiden untuk menjawab interpelasi secara langsung. Padahal, kata dia, tata tertib DPR tidak mengharuskan presiden hadir dalam sidang di DPR.Rully menjelaskan, partainya melihat sudah cukup jika menteri terkait hadir dan memberi penjelasan yang memuaskan. Lagipula, lanjutnya, penjelasan menteri yang menguasai masalah teknis dapat menjelaskan dengan lebih baik.Karena itu, kata Rully, sebaiknya DPR dan Pemerintah mencari win-win solutions dalam interpelasi masalah Iran. Dengan begitu, kata dia, interpelasi akan terlihat serius dan bukan sekedar permainan politik DPR.Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla, kata dia, telah menginstruksikan kepada DPP Golkar dan Fraksi Golkar di DPR untuk tidak lagi mempermasalahkan kehadiran Presiden dalam sidang interpelasi. Dengan perintah tersebut, Rully menyatakan partai akan menjatuhkan sanksi kepada anggota Fraksi Golkar yang masih mendukung interpelasi atau mempermasalahkan kehadiran presiden.Anggota fraksi Golkar, kata dia, harus mematuhi aturan main internal partai. "Dulu sebelum ada perintah mereka bisa saja melakukan manuver dan improvisasi, tapi kalau sudah ada sikap (partai), anggota fraksi harus ikut," ujarnya.Sementara untuk langkah Ketua DPR Agung Laksono, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar, yang masih meminta Presiden Yudhoyono hadir dalam sidang interpelasi, Rully melihatnya sebagai hal yang wajar. Agung, kata dia, hanya memfasilitasi aspirasi fraksi yang masih menginginkan presiden hadir dan menjelaskan secara langsung kebijakan pemerintah dalam sidang interpelasi di DPR. Oktamandjaya Wiguna
Iklan
