Golkar Minta DPR Tidak Permasalahkan Ketidakhadiran Presiden

Reporter

Editor


TEMPO Interaktif, Surabaya:Partai Golkar mengajak fraksi-fraksi di DPR untuk tidak terus mempermasalahkan ketidakhadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang interpelasi masalah nuklir Iran. Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Rully Chaerul Azwar, mengatakan partainya sendiri sudah memutuskan untuk tidak mendukung interpelasi Iran dan tidak mempermasalahkan kehadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang interpelasi tersebut.Rully mengatakan Golkar melihat sikap berkeras menuntut Presiden hadir dalam sidang interpelasi belum tentu menguntungkan DPR. "Banyak yang melihat seolah-olah ini hanya power struggle di DPR. Jelek juga kita dilihatnya," kata Rully kepada wartawan di Ruang VIP Grha Amukti Praja Wijaya 1 Bandar Udara Juanda, Rabu (20/6).Rully menambahkan, interpelasi Iran telah bergeser dari substansi permasalahan persetujuan pemerintah terhadap sanksi terhadap Iran lewat Resolusi Dewan Keamanan PBB 1747 menjadi permasalahan hadir atau tidaknya presiden untuk menjawab interpelasi secara langsung. Padahal, kata dia, tata tertib DPR tidak mengharuskan presiden hadir dalam sidang di DPR.Rully menjelaskan, partainya melihat sudah cukup jika menteri terkait hadir dan memberi penjelasan yang memuaskan. Lagipula, lanjutnya, penjelasan menteri yang menguasai masalah teknis dapat menjelaskan dengan lebih baik.Karena itu, kata Rully, sebaiknya DPR dan Pemerintah mencari win-win solutions dalam interpelasi masalah Iran. Dengan begitu, kata dia, interpelasi akan terlihat serius dan bukan sekedar permainan politik DPR.Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla, kata dia, telah menginstruksikan kepada DPP Golkar dan Fraksi Golkar di DPR untuk tidak lagi mempermasalahkan kehadiran Presiden dalam sidang interpelasi. Dengan perintah tersebut, Rully menyatakan partai akan menjatuhkan sanksi kepada anggota Fraksi Golkar yang masih mendukung interpelasi atau mempermasalahkan kehadiran presiden.Anggota fraksi Golkar, kata dia, harus mematuhi aturan main internal partai. "Dulu sebelum ada perintah mereka bisa saja melakukan manuver dan improvisasi, tapi kalau sudah ada sikap (partai), anggota fraksi harus ikut," ujarnya.Sementara untuk langkah Ketua DPR Agung Laksono, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar, yang masih meminta Presiden Yudhoyono hadir dalam sidang interpelasi, Rully melihatnya sebagai hal yang wajar. Agung, kata dia, hanya memfasilitasi aspirasi fraksi yang masih menginginkan presiden hadir dan menjelaskan secara langsung kebijakan pemerintah dalam sidang interpelasi di DPR. Oktamandjaya Wiguna





DPRD Lempar Handuk Putih, Batal Interpelasi Wali Kota Depok soal KDS

6 Agustus 2022

DPRD Lempar Handuk Putih, Batal Interpelasi Wali Kota Depok soal KDS

DPRD Kota Depok membatalkan rencana mengajukan hak interpelasi terhadap wali kota soal Kartu Depok Sejahtera (KDS)


JakPro Harus Bayar Rp 90 M, Gembong PDIP: DPRD DKI Sudah Minta Kontrak Formula E

20 Juni 2022

JakPro Harus Bayar Rp 90 M, Gembong PDIP: DPRD DKI Sudah Minta Kontrak Formula E

Fakta Jakpro kurang bayar Formula E Rp 90 miliar menurut Gembong Warsono hanya diketahui Pemprov DKI dan Jakpro.


Dewan Tagih Jadwal Sidang Interpelasi Terhadap Wali Kota Depok

17 Juni 2022

Dewan Tagih Jadwal Sidang Interpelasi Terhadap Wali Kota Depok

Hak interpelasi yang dilancarkan oleh 33 anggota DPRD kepada Wali Kota Depok hingga kini tak jelas kelanjutannya.


Lontarkan Sindiran Soal Formula E, Anies Baswedan: Minta Maaf Mengecewakan

13 Juni 2022

Lontarkan Sindiran Soal Formula E, Anies Baswedan: Minta Maaf Mengecewakan

Menurut Anies Baswedan ada orang yang kecewa karena Formula E Jakarta dapat terselenggara dengan baik.


PDIP Tetap Ngegas Interpelasi Formula E Meski Acaranya Dihadiri Jokowi dan Puan

7 Juni 2022

PDIP Tetap Ngegas Interpelasi Formula E Meski Acaranya Dihadiri Jokowi dan Puan

Anggota DPRD DKI dari PDIP tetap melanjutkan wacana interpelasi Formula E. Tak terpengaruh dengan kehadiran Jokowi dan Puan Maharani.


Wakil Wali Kota Akui Data Penerima Kartu Depok Sejahtera Belum Akurat

28 Mei 2022

Wakil Wali Kota Akui Data Penerima Kartu Depok Sejahtera Belum Akurat

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono mengakui DTKS yang digunakan sebagai dasar pemberian Kartu Depok Sejahtera belum akurat


Wali Kota Depok Klaim Belum Terima Surat Interpelasi KDS dari DPRD

24 Mei 2022

Wali Kota Depok Klaim Belum Terima Surat Interpelasi KDS dari DPRD

Wali Kota Depok Mohammad Idris mengklaim, surat interpelasi yang dilayangkan anggota DPRD kepada belum sampai ke mejanya.


Polemik KDS, DPRD Depok: Tidak Ditemukan Dugaan Tidak Pidana, Hanya Politisasi

21 Mei 2022

Polemik KDS, DPRD Depok: Tidak Ditemukan Dugaan Tidak Pidana, Hanya Politisasi

DPRD Kota Depok mengajukan hak interpelasi kepada wali kota dan wakil wali kota terkait dugaan politisasi program Kartu Depok Sejahter


Kelanjutan Interpelasi Wali Kota Depok, DPRD: Tunggu Jadwal Bamus

21 Mei 2022

Kelanjutan Interpelasi Wali Kota Depok, DPRD: Tunggu Jadwal Bamus

Hak interpelasi ini diajukan oleh anggota DPRD Kota Depok kepada wali kota dan wakilnya atas dasar dugaan politisasi program Kartu Depok Sejahtera


Interpelasi Wali Kota Kota Depok, Ketua Komisi D DPRD Buka Suara

21 Mei 2022

Interpelasi Wali Kota Kota Depok, Ketua Komisi D DPRD Buka Suara

Hak interpelasi dilakukan karena anggota DPRD Kota Depok curiga progam KDS dipolitisasi oleh Wali Kota Depok Mohammad Idris.