Fadli Zon Anggap Elektabilitas Jokowi Masih Rendah

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, saat menghadiri acara open house di rumah dinas Ketua DPR, Setya Novanto, Jalan Widya Chandra III, Jakarta. 25 Juni 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

    Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, saat menghadiri acara open house di rumah dinas Ketua DPR, Setya Novanto, Jalan Widya Chandra III, Jakarta. 25 Juni 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menganggap elektabilitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), yang ada di angka 38,9 persen, masih terbilang kecil. Menurut dia, seorang pemimpin petahana di usia ketiga tahun pemerintahan seharusnya memiliki elektabilitas lebih dari 50 persen.

    Fadli mencontohkan, pemimpin negara lain, seperti Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Filipina Rodrigo Durterte, angka elektabilitasnya di kisaran 70-80 persen. Dibanding mereka, kata Fadli, elektabilitas Jokowi rendah.

    Baca: Survei: Elektabilitas Jokowi Meningkat, Prabowo Turun

    "Artinya, masyarakat menginginkan pemimpin baru," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 6 Oktober 2017.

    Fadli meyakini Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disukai masyarakat dan bisa menyalip elektabilitas Jokowi. Berdasarkan survei SMRC, Prabowo menjadi pesaing kuat Jokowi dengan elektabilitas 12 persen. "Yakin (bisa mengungguli Jokowi)," katanya.

    Sebelumnya, Direktur Eksekutif SMRC Djajadi Hanan mengatakan, bila pemilihan presiden dilakukan sekarang, Jokowi akan menjadi pemenang. Ia akan unggul jauh dibanding pesaing terdekatnya, Prabowo.

    Baca juga: Hasil Survei Jokowi Tinggi, Berikut Tanggapan Istana

    SMRC melakukan survei pada awal September 2017 melibatkan 1.220 orang responden untuk diwawancarai. Margin error survei ini lebih-kurang 3,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

    Hingga kini, beberapa partai telah mendeklarasikan akan mengusung Jokowi pada pemilihan presiden 2019. Partai itu di antaranya Golkar, NasDem, Hanura, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Solidaritas Indonesia, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Di sisi lain, belum ada partai selain Gerindra yang secara terbuka menyatakan akan mendukung Prabowo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.