Lima Negara Siap Atasi Kebakaran Hutan di Indonesia

TEMPO Interaktif, Jambi:Sebanyak lima negara mengadakan pertemuan dan menyusun draf bersama, sebagai upaya mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Kelima negara tersebut, masing-masing Malaysia, Singapura, Brunei darussalam, Thailand dan Indonesia.Sejak dua hari ini para delegasi kelima daerah tersebut telah melakukan pertemuan di Hotel Novotel Jambi. Menteri Negara Lingkungan Hidup, Rachmat Witoelar, sebagai ketua delegasi Indonesia, dalam jumpa pers, Rabu (20/6), antara lain mengemukakan pertemuan ini telah menghasilkan hal positif dan kompleks, terutama dalam upaya menjaga wilayah di beberapa negara ini dari bencana asap. Kegiatan ini dilatar belakangi dengan adanya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia selama ini dinilai cukup besar. Langkah awal dalam perjanjian kerjasama ini, yaitu memberikan sosialisasi terhadap perusahaan perkebunan dan masyarakat, supaya dalam membuka lahan tidak lagi menggunakan cara membakar. Pertemuan ini juga menyepakati dua daerah akan dijadikan sebagai percontohan, yakni Provinsi Jambi dan Provinsi Riau. Dua daerah ini telah mengadakan perjanjian kerjasama, misalnya Provinsi Jambi akan menjadikan Kabupaten Muarojambi sebagai daerah percontohan. Dalam pelaksanaannya akan dibantu oleh Singapura berupa perencanaan kerja. Sedangkan Riau menempatkan Kabupaten Rokan Hilir langsung bekerja sama dengan pihak pemerintahan Malaysia. Malaysia akan memberikan bantuan, mulai dari bentuk perencanaan kerja hingga pelaksanaan. Sementara, Brunai Darussalam dan Thailand saat ini masih ingin mempelajari dulu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Namun, mereka telah menyatakan siap untuk bekerjasama dan memberikan bantuan. Indonesia sendiri telah menganggarkan dana sebesar Rp 600 miliar dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan ini. Masnellyarti Hilman, Deputi Peningkatan Konservasi Sumber daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Departemen Lingkungan Hidup, menyatakan dalam kegiatannya nanti masyarakat tidak hanya mendapat penyuluhan tentang bagaimana cara membuka lahan dengan tidak membakar, tapi juga akan mendapat bantuan berupa pupuk dan bibit serta peralatan pertanian lainnya. Tujuannya juga untuk meningkatkan pendapatan mereka. Dalam pertemuan ini juga telah terbentuk tim terpadu untuk melakukan pemantauan secara intensif dimana kawasan ada terdeteksi titik apinya. Upaya pemantauan akan melibatkan semua instansi terkait, dibantu aparat kepolisian dan TNI Angkatan Udara. Setiap pelaku pembakaran hutan dan lahan akan ditindak dengan tegas, sehingga membuat efek jera, landasan hukumnya anataralain pada UU nomor 23 tahun 1997, tentang lingkungan hidup. Daerah yang akan mendapat perhatian khusus sebagai daerah penyumbang terbesar terjadinya kebakaran lahan dan hutan selama ini, yakni di 55 kabupaten di tujuh daerah Provinsi, seperti Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Indonesia sebagai salah satu daerah tropis yang memiliki lahan gambut terluas di dunia, menjadikan kawasan paling rawan terbakar dan memiliki tingkat kesulitan mengatasinya. Untuk itu, menurut Masnellyarti, di masa mendatang akan dilakukan penanganan secara tepat terhadap lahan gambut ini. Antara lain dengan menjaga kawasan gambut ini tetap digenangi air, misalnya dengan membuat bendungan terhadap sungai yang ada di daerah itu. Wakil dari kelima delegasi tersebut, meliputi Indonesia diketuai Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, Brunei Darussalam diketuai Minister of Development Pehin Dato Abdulaah bin Dato Bakar, Malaysia diwakili Deputi Ministery of Natural Resourses and Environment Y.B. Dato' Sothinathan.Singapura diwakili Minister of the Environment and Water Resourses Yaacob Ibrahim. Adapun delegasi Thailand diketuai Mingquan Wichayarangsaridh, Deputy Director General of Pollution Control Departement. Syaipul Bakhori