Pendekatan WIPO Yang Tidak Holistik Dikritik

Reporter

Editor


TEMPO Interaktif, bandung:Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Kearifan Tradisional Indonesia menilai, pertemuan Forum Asia Afrika untuk Hak Kekayaan Intelektual dan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya yang berlangsung di Bandung 18-20 Juni, gagal memahami sejarah bertahannya komunitas adat dengan kemampuan dan keterampilan mereka untuk mengelola sumber daya hayati secara lestari dan berkelanjutan.Alasannya, dalam forum tersebut didominasi cara pandang ekonomi yang memisah-misahkan aspek aspek sumber daya genetik, pengetahuan tradisonal, dan ekspresi budaya. Hal ini tidak sesuai dengan kenyataan pada masyarakat tradisi yang memandang nilai religius dan etika sosial, norma dan aturan adat, pengetahuan lokal dan keterampilan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan, ujar Koordinator Nasional JKTI, Rasdi Wangsa di Bandung, Rabu (20/6). JKTI merupakan fasilitator kelompok masyarakat sipil yang diantaranya terdiri dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Institute for Global Justice, Yayasan KEHATI, Komphalindo, dan Majelis Adat Krama Sasak dalam Forum Asia Afrika. Menurut Rasdi, Forum Asia Afrika tersebut mestinya menggali lebih dalam kekayaan tradisi dan budaya yang berkembang di Asia-Afrika. Forum mestinya berani menyatakan bahwa sistem perlindungan yang hendak dikembangkan World Intellectual Property Organization (WIPO) belum cukup mengatur segala kekayaan tersebut. Perlindungan dengan pendekatan hak intelektual justru lebih membuka peluang terjadinya sengketa kekuasaan, rebutan sumber daya ekonomi dan menegasikan keberadaan masyarakat adat,katanya. Rasdi menilai proses pembuatan mekanisme perlindungan melalui WIPO cenderung menyingkirkan komunitas adat dari jantung-jantung kawasan sumber daya hayati dan menyerahkannya ke dalam pengelolaan privat. Negara berkembang membutuhkan perlindungan yang holistik, tidak hanya berkiblat pada perlindungan hak individual dan tujuan komersial saja,katanya.Erick Priberkah Hardi





Bikin 1.155 Inovasi, UI Raih 2 Penghargaan dari Kemenkumham

25 November 2022

Bikin 1.155 Inovasi, UI Raih 2 Penghargaan dari Kemenkumham

UI meraih penghargaan setelah berhasil mencatat sebanyak 1.155 daftar kekayaan intelektual sepanjang 2022.


ITB Terima Penghargaan Top 10 Perguruan Tinggi Permohonan Paten Terbanyak 2022

22 November 2022

ITB Terima Penghargaan Top 10 Perguruan Tinggi Permohonan Paten Terbanyak 2022

ITB menjadi kampus top 10 dengan jumlah permohonan paten terbanyak 2022.


Yasonna Ajak Pemda Tingkatkan Pelindungan Kekayaan Intelektual

21 November 2022

Yasonna Ajak Pemda Tingkatkan Pelindungan Kekayaan Intelektual

Baru sekitar 11 persen dari pelaku UMKM yang telah terdaftar atau terlindungi KI-nya dari jumlah kurang lebih 64 juta pelaku usaha UMKM.


Apa itu Badan Arbitrase Nasional Indonesia? Begini Sejarah dan Tugas BANI

25 Oktober 2022

Apa itu Badan Arbitrase Nasional Indonesia? Begini Sejarah dan Tugas BANI

Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI, sebagai badan yang menyelesaikan masalah sengketa bisnis. Ini tugasnya.


Kekayaan Intelektual Dongkrak Perekonomian Daerah

23 Oktober 2022

Kekayaan Intelektual Dongkrak Perekonomian Daerah

Dalam sosialisasi di Tuban ini masyarakat diberikan pemahaman mengenai kekayaan intelektual (KI) dan pentingnya melindungi KI khususnya untuk pelaku usaha guna meningkatkan ekonomi daerah.


Pengadilan Niaga Unggul Tangani Sengketa Bisnis, Tak Cuma Kepailitan

9 September 2022

Pengadilan Niaga Unggul Tangani Sengketa Bisnis, Tak Cuma Kepailitan

Tahapan-tahapan dalam persidangan Pengadilan Niaga berbeda dengan tahap persidangan pengadilan lainnya.


OJK Ungkap Daftar PR Sebelum Lagu hingga Buku Jadi Jaminan Kredit Bank

2 September 2022

OJK Ungkap Daftar PR Sebelum Lagu hingga Buku Jadi Jaminan Kredit Bank

OJK telah memetakan sejumlah tantangan yang berpotensi muncul dalam implementasi terkait dengan hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai jaminan kredit.


Naik 44,5 Persen, Sumbangan PNBP Kemenkumham Semester I 2022 Rp 2,2 Triliun

24 Agustus 2022

Naik 44,5 Persen, Sumbangan PNBP Kemenkumham Semester I 2022 Rp 2,2 Triliun

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.2,2 triliun selama semester I tahun 2022.


Pemerintah Jelaskan Manfaat Hak Kekayaan Intelektual bagi UMKM Selain Urusan Hukum

28 Juli 2022

Pemerintah Jelaskan Manfaat Hak Kekayaan Intelektual bagi UMKM Selain Urusan Hukum

Rulli Nuryanto menyatakan hak kekayaan intelektual (HKI) punya sejumlah fungsi sangat penting bagi pelaku usaha mikro.


Bos BCA Pertimbangkan Konten YouTube Jadi Jaminan Kredit

27 Juli 2022

Bos BCA Pertimbangkan Konten YouTube Jadi Jaminan Kredit

BCA bakal mempertimbangkan produk hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit.