TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan menggelar rapat koordinasi terkait isu senjata api. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan rapat ini akan dihadiri oleh seluruh institusi termasuk aparat negara yang menggunakan senjata api.
"Dari TNI, Polri, BIN, BNN, BNPT, Pindad semua saya undang kemari," kata Wiranto di kantornya pada Jumat, 6 Oktober 2017.
Baca: Wiranto Jamin Impor Senjata Brimob Bukan Gangguan Keamanan
Rapat ini merupakan kelanjutan dari adanya persoalan pengadaan senjata dan impor yang melibatkan TNI dan Polri. Sebelumnya, rapat ini direncanakan digelar pada Senin lalu tapi ditunda lantaran ada acara Peringatan HUT TNI yang ke-72 di Cilegon, Kamis kemarin.
Sebelumnya, pagi ini Wiranto akan mengadakan rapat terbatas dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Polri membahas kegiatan Kompolnas dan pemberian saran kepada Presiden terkait arah kebijakan Polri. Namun, agenda tersebut dibatalkan dan diganti dengan rapat terkait isu senjata api.
Baca: BIN Beli Senjata, Wiranto: Tak Perlu Libatkan Presiden Jokowi
Menurut Wiranto, rapat akan membahas mengenai persoalan senjata api, mulai mulai dari regulasi, penggunaan, pembelian dan pengadaan. Hal ini dilakukan supaya persoalan terkait pengadaan dan impor senjata yang belakangan dipersoalkan dan menjadi perhatian publik tidak terjadi lagi. "Supaya semuanya bisa diatur dengan jelas, dan dengan demikian maka tidak ada spekulasi," ucap Wiranto.
Dari pantauan Tempo, telah hadir sejumlah petinggi institusi negara yang memiliki izin menggunakan senjata api. Di antaranya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian, Kepala Badan Intelejen Negara Budi Gunawan, Menteri Pertahana Ryamizard Ryacudu dan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir. Hadir pula perwakilan dari Bea Cukai dan PT Pindad.
