TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Pemenangan Pemilu Indonesia I DPP Partai Golkar, Nusron Wahid mengatakan akan melawan bila partainya benar mencopot Yorrys Raweyai dari kursi Ketua Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sebab selama ini DPP belum pernah menggelar rapat membahas restrukturisasi kepengurusan.
"Kalau saya sudah melihat, saya akan protes," katanya saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2017.
Baca: Nurdin Halid Pastikan Kabar Pencopotan Yorrys Raweyai Tidak Benar
Nusron menjelaskan pergantian pengurus DPP tidak bisa hanya diputuskan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal. Semua keputusan harus diambil melalui mekanisme rapat pleno. Namun hingga kini rapat yang membahas hal itu belum pernah ada.
Ia menuturkan Golkar tidak mengenal konsep mandataris. Kepemimpinan di partainya bersifat kolektif kolegial. "Tidak ada istilah itu (hak prerogatif) di Golkar, mau pecat atau mengangkat orang itu harus lewat pleno," kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ini.
Baca: Setya Novanto Pecat Yorrys, Doli Kurnia: Golkar Lagi Sakit
Menurut Nusron, Golkar tidak perlu mencopot Yorrys. Sebab Yorrys dinilai masih memiliki pengaruh di masyarakat yang berguna untuk Golkar. "Ada cara yang jauh lebih elegan daripada memecat yaitu dialog," kata dia.
Kabar pencopotan Yorrys Raweyai pertama kali disampaikan oleh Ketua Pemenangan Pemilu Indonesia Timur, Aziz Samual. Menurut dia, Ketua Umum Setya Novanto dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham telah menandatangani surat keputusan itu sejak Senin sore kemarin.
Sementara itu, Idrus Marham menghindar saat ditanya soal kebenaran informasi ini. "Tanya dulu ketum," ujarnya.
Idrus menjelaskan rapat pimpinan nasional Golkar di Balikpapan beberapa bulan lalu memberikan tugas pada ketua umum untuk melakukan revitalisasi pengurus. "Jadi ini rapat yang memberikan mandat pada ketum," kata dia.
Yorrys Raweyai belakangan kerap menyuarakan agar Setya Novanto dinonaktifkan. Ia beralasan elektabilitas Golkar tergerus salah satunya karena Setya Novanto dan banyak kader lainnya terseret kasus korupsi.