Setara Apresiasi Pidato Gatot Nurmantyo Soal Politik Negara

Reporter:
Editor:

Iqbal Muhtarom

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat memimpin upacara tabur bunga dalam rangka HUT ke-72 TNI. Tabur bunga dilakukan dengan KRI Soeharso di Selat Sunda, 3 Oktober 2017. Tempo/Syafiul Hadi

    Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat memimpin upacara tabur bunga dalam rangka HUT ke-72 TNI. Tabur bunga dilakukan dengan KRI Soeharso di Selat Sunda, 3 Oktober 2017. Tempo/Syafiul Hadi

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang menegaskan TNI tidak berpolitik praktis diharapkan menjadi otokritik bagi korps loreng. Selain itu, penegasan Gatot yang menyatakan TNI tidak berpolitik praktis sekaligus menunjukkan kepatuhan TNI pada supremasi sipil.

    "(Kami) mendorong TNI terus di garis profesional sebagaimana cita diri dalam UU TNI adalah salah satu cara rakyat di republik ini mencintai dan memperkuat TNI," kata Hendardi melalui pernyataan tertulis yang diterima Tempo, Kamis, 5 Oktober 2017.

    Baca juga: KontraS: Panglima TNI Terlibat Politik Akibat Sipil Lemah

    Hendardi mengapresiasi pidato Gatot dalam perayaan hari ulang tahun TNI ke-72 yang jatuh hari ini, 5 Oktober 2017. Hendardi mengutip pesan tegas Gatot bahwa politik TNI adalah politik negara. Artinya, TNI tidak melakukan politik praktis.

    Menurutnya, jika ini dipatuhi, maka dengan sendirinya elite-elite di tubuh TNI tidak boleh berpolitik praktis kecuali hanya untuk mendukung tujuan negara.

    Baca juga: PDIP: Kalau Panglima TNI Punya Agenda Politik, Silakan Mundur!

    Berpolitik praktis tidak melulu harus melalui partai-partai politik, tetapi juga memanfaatkan jabatan di kesatuan-kesatuan TNI untuk mencetak dan memetik benefit atau insentif politik elektoral.

    Sementara politik negara adalah garis politik yang ditetapkan dalam sistem ketatanegaraan untuk mencapai cita-cita nasional dengan mekanisme dan mengacu pada nilai demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi. "Tidak ada cara lain bagi TNI untuk berpolitik, apalagi model dwifungsi ABRI, kecuali sesuai dengan garis politik negara," ujarnya.

    Baca juga: Gatot Nurmantyo: Politik Panglima TNI adalah Politik Negara

    Ia menuturkan HUT TNI ke-72 adalah momentum untuk memperkuat soliditas, disiplin, dan tanggung jawab TNI sebagai alat pertahanan nasional yang bertugas menjaga kedaulatan Indonesia.

    Cita-cita reformasi 1998 telah menggariskan bahwa TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik negara yang mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel.

    "Cita diri TNI sebagaimana diamanatkan UU 34/2004 tentang TNI inilah yang menjadi tugas kita bersama untuk mewujudkan desain TNI reformis."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Erupsi Merapi Dibanding Letusan Raksasa Sejak 7200 Sebelum Masehi

    Merapi pernah meletus dengan kekuatan 4 Volcanic Explosivity Index, pada 26 Oktober 2010. Tapi ada sejumlah gunung lain yang memiliki VEI lebih kuat.