TEMPO.CO, Makasar - Komite Pemantau Legislatif Indonesia mendesak keempat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat mundur dari jabatannya. Empat orang itu telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi penyimpangam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2016 yang diduga sebesar Rp 360 miliar oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
"Lebih baik keempatnya memundurkan diri sebagai pimpinan DPRD, demi menjaga martabat lembaga," ucap Syamsuddin Alimsyah, Direktur Kopel Indonesia via WhatsApp, Kamis 5 Oktober.
Sebelumnya penyidik Kejati Sulselbar menetapkan empat pimpinan DPRD Sulawesi Barat sebagai tersangka dugaan korupsi penyimpangan APBD 2016. Di antaranya Ketua DPRD, Andi Mappangara dan tiga waki yakni Munandar Wijaya, Hamzah Hapati Hasan dan Harun. Mereka dianggap melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2016 tentang Pedoman APBD, sehingga dikenakan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Menurut Syamsuddin, kepercayaan terhadap DPRD saat ini makin terpuruk di mata publik. Apalagi, unsur pimpinannya kini berstatus tersangka. "Otomatis kinerja DPRD ini juga berpengaruh. Padahal kita berharap institusi DPRD bisa menjadi aktor penjaga pemerintahan yang bersih dari korupsi, " ucap Syamsuddin.
Namun, ia melanjutkan, dalam kenyataannya justru unsur pimpinan DPRD Sulawesi Barat diduga aktor utama dalam tindak pidana korupsi tersebut. "Bila mereka tetap ngotot bertahan dari jabatannya, maka Badan Kehormatan DPRD harus segera menggelar sidang untuk memberhentikan mereka semua," ujarnya.
Syamsuddin menegaskan, seluruh anggota harus sadar DPRD merupakan lembaga terhormat sehingga bila anggota Dewan terlibat masalah hukum harus mengundurkan diri. "DPRD itu lembaga yang harus dijaga kehormatannya, jadi orang yang cacat secara hukum segera mundur atau diberhentikan dari lembaga tersebut," tuturnya. "Meski ada asas praduga tak bersalah, tapi selama menjalani proses hukum harusnya mereka fokus menyelesaikannya."
Adapun Ketua DPRD Sulawesi Barat, Andi Mappangara, mengatakan saat ini dirinya masih menunggu surat resmi penetapan tersangka dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat. "Kami hargai proses hukum ini selama proses hukum itu sesuai aturan, dan saya tetap akan kooperatif," ucap politikus Partai Demokrat ini.
