4 Pimpinan DPRD Sulawesi Barat Tersangka Korupsi Diminta Mundur

Ilustrasi korupsi. vietmeme.net

TEMPO.CO, Makasar - Komite Pemantau Legislatif Indonesia mendesak keempat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat mundur dari jabatannya. Empat orang itu telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi penyimpangam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2016 yang diduga sebesar Rp 360 miliar oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

"Lebih baik keempatnya memundurkan diri sebagai pimpinan DPRD, demi menjaga martabat lembaga," ucap Syamsuddin Alimsyah, Direktur Kopel Indonesia via WhatsApp, Kamis 5 Oktober.

Sebelumnya penyidik Kejati Sulselbar menetapkan empat pimpinan DPRD Sulawesi Barat sebagai tersangka dugaan korupsi penyimpangan APBD 2016. Di antaranya Ketua DPRD, Andi Mappangara dan tiga waki yakni Munandar Wijaya, Hamzah Hapati Hasan dan Harun. Mereka dianggap melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2016 tentang Pedoman APBD, sehingga dikenakan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Syamsuddin, kepercayaan terhadap DPRD saat ini makin terpuruk di mata publik. Apalagi, unsur pimpinannya kini berstatus tersangka. "Otomatis kinerja DPRD ini juga berpengaruh. Padahal kita berharap institusi DPRD bisa menjadi aktor penjaga pemerintahan yang bersih dari korupsi, " ucap Syamsuddin.

Namun, ia melanjutkan, dalam kenyataannya justru unsur pimpinan DPRD Sulawesi Barat diduga aktor utama dalam tindak pidana korupsi tersebut. "Bila mereka tetap ngotot bertahan dari jabatannya, maka Badan Kehormatan DPRD harus segera menggelar sidang untuk memberhentikan mereka semua," ujarnya.

Syamsuddin menegaskan, seluruh anggota harus sadar DPRD merupakan lembaga terhormat sehingga bila anggota Dewan terlibat masalah hukum harus mengundurkan diri. "DPRD itu lembaga yang harus dijaga kehormatannya, jadi orang yang cacat secara hukum segera mundur atau diberhentikan dari lembaga tersebut," tuturnya. "Meski ada asas praduga tak bersalah, tapi selama menjalani proses hukum harusnya mereka fokus menyelesaikannya."

Adapun Ketua DPRD Sulawesi Barat, Andi Mappangara, mengatakan saat ini dirinya masih menunggu surat resmi penetapan tersangka dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat. "Kami hargai proses hukum ini selama proses hukum itu sesuai aturan, dan saya tetap akan kooperatif," ucap politikus Partai Demokrat ini.






DPRD Sebut Pembahasan APBD DKI 2023 Berliku, Kuras Tenaga, hingga Pembengkakan Anggaran

6 hari lalu

DPRD Sebut Pembahasan APBD DKI 2023 Berliku, Kuras Tenaga, hingga Pembengkakan Anggaran

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mensyukuri pengesahan APBD DKI 2023 yang berlangsung kemarin.


APBD 2023 Disetujui, Masyarakat Diharapkan Rasakan Manfaat Program Pemerintah

19 hari lalu

APBD 2023 Disetujui, Masyarakat Diharapkan Rasakan Manfaat Program Pemerintah

Raperda APBD Kabupaten Kediri tahun 2023 diketahui telah mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Kediri untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda)


Rumah Sakit Khusus Anak Urgen Dibangun di Jakarta, DPRD: Dana, Kita Banyak Kok

41 hari lalu

Rumah Sakit Khusus Anak Urgen Dibangun di Jakarta, DPRD: Dana, Kita Banyak Kok

Iman Satria menilai pengadaan rumah sakit khusus anak seperti disampaikan anggota Komisi Bidang Kesra Merry Hotma, sebagai usulan yang baik.


Gagal Ginjal Akut Jangkiti Puluhan Anak Jakarta, DPRD Puji Langkah DKI

42 hari lalu

Gagal Ginjal Akut Jangkiti Puluhan Anak Jakarta, DPRD Puji Langkah DKI

Idris Ahmad menilai langkah Dinas Kesehatan DKI Jakarta sudah tepat perihal gagal ginjal akut yang sudah menjangkiti puluhan anak di Jakarta.


Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Gibran dan Bima Arya Lebih Suka Pemilihan Langsung

54 hari lalu

Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Gibran dan Bima Arya Lebih Suka Pemilihan Langsung

Gibran dan Bima Arya kompak memilih pilkada langsung menyusul munculnya wacana kepala daerah dipilh DPRD yang diusulkan watimpres dan MPR.


Kata Watimpres Wiranto soal Usulan MPR Agar Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD

55 hari lalu

Kata Watimpres Wiranto soal Usulan MPR Agar Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD

Wiranto menyebut bahwa usulan MPR agar kepala daerah kembali dipilih oleh anggota DPRD masih sebatas usulan


Kemendagri Serahkan 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies ke Jokowi, Sesuai Usulan DPRD

7 Oktober 2022

Kemendagri Serahkan 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies ke Jokowi, Sesuai Usulan DPRD

Kemendagri telah menyerahkan tiga nama calon Penjabat atau Pj Gubernur DKI Jakarta kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi.


Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

2 Oktober 2022

Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

Kemendagri tidak mengabulkan Rancangan Perda Kota Religius Depok dan wakil wali kota ingin tahu alasannya.


Sarana Jaya Minta Modal Rp 1,25 Triliun, DPRD: Buat Rumah DP 0 yang Jauh dari Target

14 September 2022

Sarana Jaya Minta Modal Rp 1,25 Triliun, DPRD: Buat Rumah DP 0 yang Jauh dari Target

Sarana Jaya mengusulkan penyertaan modal daerah (PMD) 2023 untuk pengadaan lahan dan pengembangan hunian terjangkau senilai Rp 1,25 triliun.


Bupati Lumajang Menyesalkan Ketua DPRD Mundur karena Tak Hafal Pancasila

13 September 2022

Bupati Lumajang Menyesalkan Ketua DPRD Mundur karena Tak Hafal Pancasila

Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyayangkan mundurnya Ketua DPRD Anang Akhmad Syaifudin karena tidak hafal Pancasila.