Pimpinan KPK Tak Kunjung Umumkan Sikap Soal Aris Budiman

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Beberapa aktivis dan LSM anti korupsi di Semarang menggelar aksi menuntut agar Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman di Nonaktifkan. TEMPO/Budi Purwanto

    Beberapa aktivis dan LSM anti korupsi di Semarang menggelar aksi menuntut agar Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman di Nonaktifkan. TEMPO/Budi Purwanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Satu bulan telah berlalu sejak Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Aris Budiman memenuhi panggilan dan melakukan pertemuan dengan panitia khusus hak angket Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan. Meski juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengklaim hasil rekomendasi pengawas internal terhadap Aris sudah di meja pimpinan KPK, hingga hari ini KPK tak kunjung mengumumkan sikap terkait dengan hal tersebut.

    "Saya harus update kembali. Yang pasti, pimpinan sudah membaca itu dan sedang dipertimbangkan langkah berikutnya," kata Febri di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 5 Oktober 2017. Rekomendasi pengawas internal yang dimaksud adalah berkaitan dengan perseteruan Aris dengan penyidik senior Novel Baswedan.

    Baca: Aris Budiman Gemar Lapor Polisi, Inilah Para Terlapornya

    Pada 29 Agustus lalu, Aris memenuhi panggilan pansus hak angket DPR. Pertemuan tersebut dilakukan Aris tanpa seizin pimpinan KPK. Aris sendiri mengaku kehadirannya itu merupakan upaya menghormati undangan lembaga resmi negara.

    Pengawas internal KPK pun melakukan telaah atas kedatangan Aris tersebut. Pada 6 September 2017, Febri menyatakan hasil telaah pengawas internal terhadap Aris sudah ada di tangan pimpinan KPK. "Direktorat Pengawasan Internal KPK memang telah melakukan proses telaah pasca-kehadiran Aris dalam rapat pansus hak angket DPR pada 29 Agustus lalu," ucapnya.

    Baca: Kajian Internal soal Aris Budiman Sudah di Meja Pimpinan KPK

    Beberapa hari sebelum kedatangan Aris ke pansus angket, mantan Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Mabes Polri tersebut juga telah melaporkan Novel Baswedan ke Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan tuduhan pencemaran nama baik. Aris mengaku tersinggung oleh surat elektronik yang dikirimkan Novel berisi aturan perekrutan penyidik dari kepolisian.

    Kepala Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan Aris sudah melapor secara tertulis pada 13 Agustus 2017. Pada 31 Agustus 2017 atau dua hari selang kedatangan Aris ke DPR, Argo menyatakan gelar perkara atas laporan Novel sudah dilakukan dan statusnya meningkat menjadi penyidikan.

    Anggota tim advokasi hukum Novel atas laporan Aris, Julius Ibrani, menuturkan KPK harus segera menentukan sikap soal Aris. Ia bahkan tegas menuntut KPK memecat Aris.

    "Akan menjadi masalah karena laporan Aris Budiman terhadap Novel di Polda juga terus diproses," kata Direktur Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) tersebut kepada Tempo pada awal September 2017.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.