Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dosen Unair: Gelar Doktor HC Muhaimin Terasa Transaksional

image-gnews
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar menyampaikan pidato dalam rangka pemberian gelar doktor kehormatan (Dr.H.C) dari Universitas Airlangga Surabaya, 3 Oktober 2017. TEMPO/Artika Farmita
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar menyampaikan pidato dalam rangka pemberian gelar doktor kehormatan (Dr.H.C) dari Universitas Airlangga Surabaya, 3 Oktober 2017. TEMPO/Artika Farmita
Iklan

TEMPO.CO, Surabaya - Sekitar 20 dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga (FISIP Unair) keberatan terhadap pemberian gelar honoris causa dari Unair kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. "Kami sebagai bagian dari civitas akademika Universitas Airlangga dan saya mewakili dosen Ilmu Politik, merasa terpukul‎ terhadap pemberian gelar doktor honoris causa kepada Haji Muhaimin Iskandar," kata Airlangga Pribadi Kusman, Selasa, 3 Oktober 2017.

Airlangga lalu menjelaskan kronologis proses pemberian gelar itu. Pada awalnya, kata dia, Muhaimin ingin diberi gelar di bidang politik multikulturalisme. Namun ditolak mentah-mentah oleh para dosen Departemen Politik.

Penolakan juga dilakukan Departemen Sosiologi.‎ B‎ahkan sempat beredar surat dari Departemen Sosiologi yang menyatakan tidak tahu-menahu atas pemberian gelar kepada pria yang biasa disapa Cak Imin itu. ‎‎

Baca:
Ini Alasan Unair Beri Honoris Causa Kepada Muhaimin Iskandar
Dosen Unair Memprotes Gelar Honoris Causa ...

Pihak universitas mengganti bidang gelar kehormatan menjadi bidang sosiologi politik. Anehnya, lanjut Airlangga, gelar diberikan di bidang sosiologi politik tapi ditolak oleh Departemen Sosiologi dan Departemen Politik. "‎Penganugerahan gelar doktor honoris causa kepada saudara Muhaimin Iskandar itu cacat secara akademik.”

Menurut para dosen itu, penganugerahan doktor untuk Cak Imin tidak didasarkan pada core scientific yang seharusnya benar-benar dihormati dan dijadikan pijakan. “Kami pun bertanya-tanya, atas landasan apa dia diberikan gelar honoris causa di bidang Sosiologi Politik ketika kedua departemen menolak?" kata Airlangga.

‎Alumnus Murdoch University itu juga membantah klaim rektorat bahwa gelar telah diproses sejak lama. ‎Departemen Politik dan Sosiologi menyatakan tidak pernah menerima dan melakukan penilaian. ‎"Kalau naskah akademik tidak pernah kami terima sebagai dosen, lalu Unair memberikan penghormatan apa kepada kami sebagai dosen Unair?"

Baca juga:
Anggota Komnas HAM Terpilih Janji Selesaikan Kasus Munir
Dirjen Tonny, Uang Bertebaran, dan Atap Gereja Bocor

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

‎Kepala Departemen Ilmu Komunikasi Yayan Sakti‎ menilai pemberian gelar ini penuh ketidakjelasan, tidak transparan, tidak komunikatif. “Dan terasa nuansa transaksionalnya."

Airlangga menambahkan kasus ini menjadi refleksi bersama atas persoalan yang lebih besar di Universitas Airlangga. Yaitu persoalan governance yang tidak transparan, terbuka, yang rentan terhadap intervensi politik.

Para dosen FISIP menyeru agar petinggi rektorat menghormati dirinya sendiri sebagai bagian dari Universitas Airlangga‎. Karena gelar doktor honoris causa adalah penghargaan tertinggi yang diberikan dari pihak universitas terhadap warga negaranya yang memiliki kontribusi yang sangat besar dalam bidang kemanusiaan sesuai bidang akademik. "Agar kita bercermin dan menghormati atau ngajeni awake dhewe," kata Airlangga.

Muhaimin Iskandar membawakan pidato berjudul Mengelola Kebhinekaan untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Bangsa. Rektor Universitas Airlangga M. Nasih menampik tudingan ada aspek transaksional di balik pemberian gelar itu. Senat Akademik dan profesor sebagai promotor menilai Cak Imin telah banyak menyumbangkan pemikiran dan kebijakan. "Bahwa dia kebetulan orang‎ politik, itu di sisi lain.” Tapi persyaratan secara akademik sudah dipenuhi dan dianggapnya sebagai hal yang sungguh luar biasa.

ARTIKA RACHMI FARMITA‎

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bambang Widjojanto Beri Respons Banjir Amicus Curiae dalam Sengketa Pilpres di MK

1 hari lalu

Kuasa hukum pemohon capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu 3 April 2024. Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh termohon yakni KPU membawa satu ahli dan dua saksi fakta, sedangkan Bawaslu membawa satu ahli dan tujuh saksi. TEMPO/Subekti.
Bambang Widjojanto Beri Respons Banjir Amicus Curiae dalam Sengketa Pilpres di MK

Bambang Widjojanto tim hukum Anies-Muhaimin beri respons banjir amicus curiae ke MK dalam sidang sengketa Pilpres 2024.


Muhaimin Iskandar Mengaku Belum Jalin Komunikasi dengan Kubu Prabowo sejak Pilpres

2 hari lalu

Calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar bersilaturahmi Lebaran 1445 Hijriah di kediaman Anies, Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa, 16 April 2024. Anies dan Muhaimin disertai keluarga masing-masing dalam acara tersebut. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Muhaimin Iskandar Mengaku Belum Jalin Komunikasi dengan Kubu Prabowo sejak Pilpres

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan pihaknya belum berkomunikasi dengan pihak Prabowo setelah pelaksanaan Pemilu 2024.


Ragam Pernyataan PKB, dari Klaim Akrab dengan Gerindra hingga Tak Berpengalaman Jadi Oposisi

12 hari lalu

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid sebelum menggelar rapat membahas duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 1 September 2023. Tempo/Eka Yudha Saputra
Ragam Pernyataan PKB, dari Klaim Akrab dengan Gerindra hingga Tak Berpengalaman Jadi Oposisi

PKB menyatakan pertemuan antara Cak Imin dan Prabowo tak perlu di ruang publik karena PKB dan Gerindra punya visi sama.


Prabowo-Gibran akan Dilantik di IKN

17 hari lalu

Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka (kanan) usai menghadiri silaturahmi dan buka puasa bersama TKN di Jakarta, Senin, 25 Maret 2024.  Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menggelar
Prabowo-Gibran akan Dilantik di IKN

Presiden-wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka rencananya akan dilantik di Ibu Kota Nusantara (IKN).


AHY Bersyukur Demokrat Keluar dari Koalisi Perubahan: Kalau di Tempat Lama, Hancur Lebur

26 hari lalu

Ketua Umum Partai Demomrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato saat bertemu dengan kadernya di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Dari pidatonya, AHY meminta para kadernya untuk mengawal agar Presiden Joko Widodo bisa menuntaskan tugas dan program di masa pemerintahanya dengan baik. TEMPO/ Febri Angga Palguna
AHY Bersyukur Demokrat Keluar dari Koalisi Perubahan: Kalau di Tempat Lama, Hancur Lebur

AHY sebut Demokrat bersyukur karena meninggalkan Koalisi Perubahan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju.


Begini Respons Anies dan Muhaimin soal Surya Paloh Ditemui Prabowo

27 hari lalu

Pasangan Capres - Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (kiri), memberikan keterangan kepada awak media seusai melakukan pertemuan tertutup, di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat, 23 Februari 2024. Dalam pertemuan ini, Surya Paloh menyatakan Partai Koalisi Perubahan Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera membahas mengenai hak angket DPR terkait kecurangan Pemilu 2024 untuk mendukung PDI Perjuangan untuk segera digulirkan di Parlemen. TEMPO/Imam Sukamto
Begini Respons Anies dan Muhaimin soal Surya Paloh Ditemui Prabowo

Anies dan Muhaimin merespons pertemuan antara Prabowo Subianto dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh. Begini respons mereka.


Muhaimin Iskandar Ogah Tanggapi Pertemuan Surya Paloh dan Prabowo

28 hari lalu

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. FOTO/Instagram
Muhaimin Iskandar Ogah Tanggapi Pertemuan Surya Paloh dan Prabowo

Muhaimin Iskandar tak mau menanggapi pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo dengan Ketua Umum NasDem Surya Paloh.


Surya Paloh Terima Hasil Pemilu 2024, Anies Baswedan: Sikap Partai Harus Dihormati

29 hari lalu

Capres cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kediaman Jusuf Kalla, Jalan Brawijaya 27, Jakarta Selatan, Rabu 20 Maret 2024. Foto: Tempo
Surya Paloh Terima Hasil Pemilu 2024, Anies Baswedan: Sikap Partai Harus Dihormati

Menurut Anies Baswedan sikap Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang telah menyatakan menerima hasil Pilpres 2024 harus dihormati.


Sekjen PBNU Kritik PKB yang Lamban Terima Hasil Pilpres 2024, Sebut Terlalu Banyak Manuver

29 hari lalu

Saifullah Yusuf mengayuh becak saat berangkat mendaftar peserta pilkada Kota Pasuruan ke KPUD setempat, 6 September 2020. Foto: Istimewa
Sekjen PBNU Kritik PKB yang Lamban Terima Hasil Pilpres 2024, Sebut Terlalu Banyak Manuver

Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menyoroti lambannya PKB menyatakan penerimaan terhadap hasil Pilpres 2024. Ia membandingkan dengan Surya Paloh NasDem.


50 Tokoh Surati Parpol Dukung Hak Angket Pemilu 2024, Begini Syarat Pengajuannya di DPR

38 hari lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
50 Tokoh Surati Parpol Dukung Hak Angket Pemilu 2024, Begini Syarat Pengajuannya di DPR

Partai politik memiliki peran penting untuk merealisasikan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.