Hari Pertama Pendaftaran, KPU: Ada 3 Partai Berkonsultasi

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat, Arif Budiman (baju biru) dalan simulasi nasional pemilu serentak 2019 di Kabupaten Tanggerang, Banten, 19 Agustus 2017. Tempo/Fajar Pebrianto

    Ketua komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat, Arif Budiman (baju biru) dalan simulasi nasional pemilu serentak 2019 di Kabupaten Tanggerang, Banten, 19 Agustus 2017. Tempo/Fajar Pebrianto

     TEMPO.CO, Jakarta- Komisi Pemilihan Umum (KPU) memulai tahap pendaftaran partai politik peserta Pemilihan Umum 2019 hingga 16 Oktober 2017. Ketua KPU Arif Budiman mengatakan pihaknya telah menyiapkan sepuluh tim untuk mengantisipasi partai politik mendaftar secara bersamaan.

    “Total kami punya 10 tim, artinya kalau ada 10 parpol bersamaan itu bisa ditampung semua,” kata Arief di kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa 3 Oktober 2017. Arief memprediksi pendaftaran mulai ramai menjelang akhir masa pendaftaran atau pekan kedua Oktober 2017.

    Komisioner KPU lainnya, Hasyim Asyari, mengatakan pada hari pertama pendaftaran parpol peserta pemilu, terdapat setidaknya tiga partai politik yang berkonsultasi terkait tahapan pendaftaran. Namun, ia enggan merinci parpol mana saja yang datang. "Sepanjang kami pantau ada 3 partai politik yang datang berkoordinasi, menanyakan lebih jauh tentang proses pendaftaran," kata Hasyim.

    Baca juga: KPU Bakal Verifikasi Parpol di Daerah Otonomi Baru  

    Menjelang sore hari, Hasyim mengatakan belum ada yang mendaftarkan diri untuk berkompetisi dalam Pemilu 2019. "Belum ada yang mendaftar, kalau ada yang mendaftar, nanti dikasih tahu," katanya. Ia berharap parpol mengajukan dokumen pendaftaran pada bagian awal masa pendaftaran untuk mengantisipasi kekurangan dokumen parpol.

    Arif menambahkan pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada 73 parpol yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dalam sosialisasi yang dilakukan, kata dia, setidaknya sebanyak 35-40 parpol hadir. “Tapi nanti yang mendaftar kami enggak tahu,” ujar Arif.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemerintahan DPR Ahmad Riza Patria berharap KPU dan Bawaslu melakukan verifikasi secara transparan dan adil. “Kami optimis KPU dan Bawaslu sudah berpengalaman dan mengantarkan proses demokrasi melalui verifikasi faktual ke depan lebih baik,” ujarnya. Ia pun meminta seluruh partai peserta pemilu pada 2014 mengikuti aturan verifikasi yang diterapkan KPU.


  • KPU
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Intoleransi di Bantul dan DIY Yogyakarta dalam 2014 hingga 2019

    Hasil liputan Tempo di DIY Yogyakarta, serangan terhadap keberagaman paling banyak terjadi di Bantul sepanjang 2014 sampai 2019.