Menhan Sebut Impor Senjata Polri Sudah Sesuai dengan Prosedur

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • 07_nasional_MenhanPanglima

    07_nasional_MenhanPanglima

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan impor ratusan senjata berat yang dilakukan Kepolisian RI sudah sesuai dengan prosedur. Senjata itu sempat tertahan di Bandar Udara Soekarno-Hatta pada Jumat, 29 September 2017.

    "Tinggal nanti di lapangan, bagaimana nanti serah-terimanya dan segala macam, ya," katanya sebelum rapat bersama Komisi Pertahanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2017.

    Baca: Spesifikasi Senjata Polri yang Disinggung Gatot Nurmantyo

    Ryamizard mengakui masih ada kekurangan dalam koordinasi antarlembaga terkait. "Mudah-mudahan ke depan berjalan betul karena harus satu induk, yaitu Menteri Pertahanan," ucapnya.

    Ia menjelaskan, Kementerian Pertahanan sudah mengetahui rencana pengadaan senjata oleh Polri. Pihak kepolisian, kata dia, sudah mengirimkan surat pemberitahuan meski dilakukan pada tahun lalu.

    "Berarti sudah izin, ya, cuma tingkat bawah saja. Ke depan, Menhan atau siapa pun harus mempertegas kembali," ucapnya.

    Polri mengimpor senjata itu untuk Korps Brimob Polri melalui PT Mustika Duta Mas. Senjata itu antara lain 280 pucuk senjata Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) kaliber 40 x 46 milimeter, yang dikemas dalam 28 kotak (10 pucuk per kotak) dengan berat total 2.212 kilogram.

    Baca juga: Polisi Mengecek Senjata yang Masih Tertahan di Bandara Soetta

    Selain itu, amunisi berupa Ammunition Castior 40 mm, RLV-HEFJ kaliber 40 x 46 mm, dan high explosive fragmentation jump grenade. Amunisi tersebut dikemas dalam 70 boks (84 butir per boks) dan 1 boks (52 butir). Totalnya mencapai 5.932 butir (71 boks) dengan berat 2.829 kg.

    Barang tersebut diturunkan dari pesawat pada Jumat, 29 September 2017, pukul 23.45, dan berakhir Sabtu, 30 September 2017, sekitar pukul 01.25. Barang kemudian dipindahkan ke kargo Unex. Meski demikian, kargo itu masih membutuhkan rekomendasi dari Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI dan lolos dari proses kepabeanan. Karena masih menunggu izin dari Bais, barang itu belum bisa diambil penerimanya, yang tercatat Bendahara Pengeluaran Korps Brimob Polri, Kesatrian Amji Antak, Kelapa Dua, Cimanggis, Indonesia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.