Perkuat Pengawasan, BPOM Miliki Deputi Penindakan

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Penny K. Lukito memperlihatkan barang bukti tablet paracetamol, Cafein, dan Carisoprodol (PCC) saat menggelar konferensi pers di Gedung BPOM, Jakarta, 18 September 2017. Dalam kesempatan ini juga dicanangkan Aksi

    Kepala Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Penny K. Lukito memperlihatkan barang bukti tablet paracetamol, Cafein, dan Carisoprodol (PCC) saat menggelar konferensi pers di Gedung BPOM, Jakarta, 18 September 2017. Dalam kesempatan ini juga dicanangkan Aksi

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memperkuat tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penguatan itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Kini, BPOM mempunyai Deputi Bidang Penindakan.

    Kepala BPOM Penny Lukito mengapresiasi upaya yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan pengawasan terhadap obat dan makanan tidak bisa dilakukan BPOM saja. Menurut dia, dukungan dan kerja sama dari instansi lain diperlukan untuk meningkatkan layanan dan perlindungan terhadap masyarakat. "Pelanggaran hukum terhadap obat dan makanan merupakan kejahatan kemanusiaan," ujarnya di Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2017.

    Baca: Sebagai Obat Kuat, Ini Penjelasan BPOM Soal Kandungan PCC

    Penny menilai kecenderungan penyalahgunaan obat merupakan pintu masuk untuk mengkonsumsi narkoba. Ia menyatakan penggunaan obat keras secara ilegal, seperti somadril atau paracetamol, cafein, dan carisprodol (PCC) terjadi karena harganya relatif murah.

    Kendati sudah diawasi, kata Penny, BPOM tidak bisa bergerak sendiri. Karena itu, BPOM mengapresiasi langkah yang dilakukan aparat penegak hukum yang menindak pelaku peredaran obat ilegal. "BPOM sendiri sebagai institusi strategis terus mereformasi diri," ucapnya.

    Baca: Ditanya Jokowi soal Hukuman Bandar Narkoba, Bimbim Slank: Didor

    Presiden Joko Widodo mengatakan penyalahgunaan obat ilegal sudah menjadi ancaman besar, terutama bagi anak-anak muda. Ia merasa prihatin dengan kejadian yang menimpa sejumlah anak, yang mengonsumsi obat PCC, di Kendari, Sulawesi Tenggara. "Masalah obat ilegal tidak bisa dianggap enteng dan angin lalu," tuturnya dalam acara Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat di Cibubur, Jakarta.

    Ke depan, selain menerbitkan inpres dan perpes, pemerintah akan terus berupaya memperkuat BPOM lewat undang-undang. Presiden mengatakan, dengan adanya undang-undang, pengawasan bisa dilakukan lebih intensif dan setiap rekomendasi dari BPOM bisa dilakukan. "Percuma diawasi, dikontrol, dan dicek, tapi rekomendasinya tidak dipakai," katanya.

    Dalam hal penegakan hukum, Presiden berharap aparat bisa bertindak tegas. Ia merasa jengkel bila anak-anak menjadi korban peredaran obat ilegal dan narkoba. "Saya minta semua kementerian bersinergi sehingga pemberantasan berjalan efektif," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.