Setya Novanto Menang Praperadilan, Ridwan Bae: Kader Harus Solid

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari fraksi Golkar Ridwan Bae. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari fraksi Golkar Ridwan Bae. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Sulawesi Tenggara Partai Golkar Ridwan Bae buka suara soal elektabilitas Golkar dan kemenangan gugatan praperadilan Ketua Umum Golkar Setya Novanto. Ridwan mengatakan kemenangan Novanto harus memacu kekompakan kader di seluruh Indonesia untuk mengatrol elektabilitas partai.

    "Semua kader Golkar mari kita bersatu, kemenangan Pak Novanto secara pribadi di praperadilan harus kita sambut dengan suasana yang makin meningkatkan solidaritas di seluruh Indonesia," kata Ridwan usai menjenguk Novanto di RS Premier Jatinegara, Jakarta pada Senin, 2 Oktober 2017.

    Baca : Doli Kurnia: Publik Geram Setya Novanto Menang Praperadilan

    Ridwan mengatakan merosotnya elektabilitas partai berlambang beringin itu bukan semata karena Setya Novanto terjerat kasus korupsi e-KTP. Oleh karenanya, dia berpendapat upaya mendongkrak elektabilitas harus menjadi tanggung jawab semua kader.

    Dia menyebut bahwa pengurus pusat Partai Golkar memiliki pengurus yang tersebar di 34 provinsi, 540 kabupaten dan 80 ribu yang tersebar di kecamatan dan desa. "Semua bertanggung jawab, tidak hanya dia," ujar Ridwan.

    Baca : Yorrys Yakin DPD Golkar Tingkat I Inginkan Setya Novanto Mundur

    Berdasarkan kajian dari tim elektabilitas Golkar, elektabilitas partai turun dari 16 persen menjadi 11 persen. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab penurunan itu, di antaranya terjeratnya Setya Novanto dengan perkara korupsi e-KTP dan tidak jalannya roda partai di daerah.

    Kendati ada beberapa faktor, Ketua tim elektabilitas Yorrys Raweyai berkali menyatakan partainya perlu segera mengganti Setya dan menunjuk pelaksana tugas. Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Golkar ini berpendapat langkah tersebut krusial demi menunjukkan dukungan Golkar terhadap agenda pemberantasan korupsi dan menyelamatkan partai.

    Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka korupsi e-KTP pada 17 Juli lalu. Berdalih sakit, Setya mangkir dari dua kali pemeriksaan yang dijadwalkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jumat pekan lalu, Ketua DPR ini juga lolos dari status tersangka dengan kemenangan gugatan praperadilan yang dia ajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.