Setya Menang, Masyarakat Antikorupsi Tampung Keresahan Publik

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi mengadakan jalan santai dengan tema Indonesia Berkabung di Sarinah, Thamrin, 1 Oktober 2017. TEMPO/Andita Rahma

    Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi mengadakan jalan santai dengan tema Indonesia Berkabung di Sarinah, Thamrin, 1 Oktober 2017. TEMPO/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta - Sebagai reaksi atas dikabulkannya permohonan praperadilan Setya Novanto, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menggelar jalan santai bertema "Indonesia Berkabung" dari Sarinah, Thamrin, sampai Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu, 1 Oktober 2017.

    Koordinator Indonesia Berkabung dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, Ahmad Sadjali, mengatakan kegiatan itu bertujuan mengumpulkan keresahan masyarakat atas dimenangkannya Setya dalam sidang praperadilan kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik. "Hakim Cepi (Iskandar) bikin SN (Setya Novanto) happy," ujarnya di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu.

    Baca: Setya Novanto Menang Praperadilan, Indonesia Berkabung Digelar

    Pasca-bebasnya Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Golkar tersebut dari status tersangka, masyarakat menuliskan cuitan lewat akun media sosial Twitter beserta hastag #thepowerofsetnov. "Dari media sosial, kami turun ke jalan secara nyata," ucapnya.

    Sadjali menuturkan masyarakat ingin hakim Cepi Iskandar. Masyarakat juga ingin KPK menerbitkan surat perintah penyidikan baru untuk Setya. "Bukan hanya untuk diselidiki, tapi juga untuk ditahan," tuturnya.

    Simak: Setya Novanto Menang Praperadilan, Fahri Hamzah: Alhamdulillah

    Sadjali berharap aksi Indonesia Berkabung di Jakarta dapat menggerakkan aksi-aksi di daerah untuk menyerukan satu tujuan, yakni mengadili Setya dan kasus e-KTP selesai sebagaimana mestinya.

    Sebelumnya, pada Jumat lalu, hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar, mengabulkan gugatan Setya dan membatalkan penetapan tersangka Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP. Setya menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP pada 17 Juli lalu.

    Baca juga:  Inilah Resep KPK Balas Kekalahan Kasus Setya Novanto


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    18 Lembaga akan Dibubarkan Jokowi, Moeldoko Singgung 3

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebut akan ada 18 lembaga yang akan dibubarkan. Di kesempatan lain, Moeldoko singgung 3 lembaga.