Alasan Amien Rais Minta Pemerintah Tunda Rekonsiliasi Korban 1965

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais menjawab pertanyaan awak media sebelum menghadiri audiensi bersama Pansus Hak Angket KPK di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 19 Juli 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais menjawab pertanyaan awak media sebelum menghadiri audiensi bersama Pansus Hak Angket KPK di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 19 Juli 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, tak setuju jika pemerintah saat ini melakukan rekonsiliasi terhadap para keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) kasus 1965. "Kalau rekonsiliasi (korban 1965), tunda dulu," ujarnya saat ditemui Tempo di sela-sela acara nonton bareng film G-30-S/PKI dan diskusi bertajuk "Refleksi 62 Tahun G-30-S/PKI" di Masjid Balai Kota Yogyakarta, Sabtu sore, 30 September 2017.

    Amien menuturkan rekonsiliasi secara resmi dan nasional dari pemerintah kepada korban 1965, khususnya para keluarga bekas kader Partai Komunis Indonesia (PKI), belum dibutuhkan. Sebab, saat ini sudah terjadi rekonsiliasi alami di masyarakat.

    Baca juga: Jokowi Nobar Film G-30-S/PKI, Amien Rais: Alhamdulillah

    "Anak-anak (kader PKI) sekarang kan sudah bisa masuk Akabri, jadi polisi, UGM (Universitas Gadjah Mada), bisnis terbuka, bahkan jadi anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), enggak ada masalah," ujarnya.

    Amien pun menyatakan kesempatan anak-anak bekas kader PKI juga terbuka luas di jenjang pemerintahan. "Mungkin ada juga yang menjadi menteri kekiri-kirian," ucapnya.

    Amien justru meminta masyarakat saat ini mewaspadai kebangkitan komunisme gaya baru yang ia sebut dengan julukan PKI Malam. "PKI Malam itu memang bukan sebagai kader, tapi langkah-langkahnya, pemikirannya, (yang) ingin membangkitkan komunisme," tuturnya.

    Berbeda dengan Amien Rais, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Alghiffari Aqsa sebelumnya mengatakan harus ada rekonsiliasi nasional agar isu PKI tidak lagi dieksploitasi. "Tapi yang paling penting adalah pengungkapan kebenarannya. Nah, ini yang selalu menjadi resistansi, dalam hal ini pemerintah harus tegas. Tanpa pengungkapan kebenaran apa yang harus direkonsiliasikan," katanya kepada Koran Tempo, 30 September 2017.

    PRIBADI WICAKSONO

    Baca juga: Inilah Sederet  Jejak Keterlibatan Amerika dalam G 30 S/1965

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.