Panglima TNI Minta Pembuatan Film PKI Melibatkan Ahli Sejarah

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memberikan sambutan dalam pagelaran Wayang NKRI dengan lakon

    Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memberikan sambutan dalam pagelaran Wayang NKRI dengan lakon "Parikesit Jumeneng Noto" di depan Museum Fatahillah, kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, 29 September 2017. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    Tempo.co, Bogor - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan pemerintah berencana  membuat film G30S PKI yang penayangannya disesuaikan dengan era sekarang. "Akan disesuaikan dengan era sekarang agar lebih menarik lagi," kata Gatot setelah menghadiri nonton bareng film Penumpasan Pengkhianatan G-30-S PKI di Lapangan Tenis Komando Resor Militer (Korem) 061/Suryakancana Bogor, Sabtu dinihari, 30 September 2017.

    Namun, saat ditanya apakah film G-30-S PKI versi baru nanti dibuat pemerintah, Gatot belum mengatahui. "Belum tahu, saya bukan Presiden," ucapnya. Yang jelas, kata dia, untuk menggarap film G-30-S PKI versi baru mesti meminta pendapat para ahli sejarah. "Yang pasti akan melibatkan ahli-ahli sejarah untuk diminta pendapat dan masukannya."

    Baca: Jokowi Nobar Film G 30 S PKI di Bogor, Panglima TNI: Beliau Serius

    Sebelumnya, Komandan Korem 061/Surya Kancana Kolonel Infanteri Mirza Agus mengatakan kegiatan nonton bareng film G-30-S PKI sudah digelar secara serentak di lima kodim dan 75 koramil  di bawah Korem 061 sejak 22 September 2017. "Setelah mendapatkan kiriman file film G-30-S PKI dari Puspen Mabes TNI, durasi film sekitar satu jam," katanya.

    Jadi durasi film yang ditonton serentak oleh prajurit TNI, keluarganya, dan warga hanya sekitar 57 menit 3 detik dari durasi aslinya sekitar tiga jam karena yang ditayangkan cukup fakta-fakta sejarahnya. "Bahkan tayangan film ini sudah tidak menampilkan unsur kekerasan dan sadisme, sehingga layak dan aman ditonton segala umur, terutama anak-anak," tutur Gatot.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.