TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membahas kondisi negara agar tetap aman dan tenteram.
"Pertemuan Presiden dan Panglima TNI memang ada dan tidak dipublikasikan. Tapi intinya pertemuan itu membahas bagaimana supaya kondisi negeri ini tetap aman, tetap damai, tetap tenteram," kata Wiranto dalam konferensi pers di gedung Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, Jakarta, Jumat, 29 September 2017.
Baca juga: Bertemu Jokowi di Istana, Gatot Nurmantyo: Soal HUT TNI
Wiranto menekankan agar para pejabat di pemerintahan pusat selalu memberikan pernyataan yang mengutamakan ketenangan, keamanan, dan ketenteraman di masyarakat.
"Selalu saya sampaikan kepada para deputi di Kementerian Koordinator Polhukam itu harus bernapaskan kesejukan, kedamaian, ketenteraman, dan menjamin keamanan," tuturnya.
Baca juga: Wiranto Sebut 500 Senjata Dibeli BIN, Ini Kata Gatot Nurmantyo
Menurut Wiranto, isu pembelian 5.000 pucuk senjata yang diungkapkan Jenderal Gatot Nurmantyo sebelumnya dianggap selesai dan tak perlu dipermasalahkan lagi. Wiranto mengatakan, bila persoalan senjata ilegal itu dibiarkan terus-menerus, akan semakin menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
"Tugas Kemenkopolhukam dari Presiden adalah melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi, dan pengendalian dari semua kementerian dan lembaga di bawahnya," ucapnya.
Baca juga: Gatot Nurmantyo Didesak Mundur, JK: Presiden yang Berhak Menilai
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan informasi intelijen hanya ia sampaikan kepada Presiden Jokowi. Karena itu, Gatot enggan membeberkan hasil pertemuannya dengan Jokowi di Istana Kepresidenan pada Rabu, 27 September 2017.
"Informasi intelijen yang saya dapat hanya akan diberikan kepada Presiden. Pernyataan saya dalam acara purnawirawan bukan informasi intelijen karena harus mengandung siapa aktornya, apa yang akan dilakukan, di mana, kapan waktunya, dan bagaimana," kata Gatot setelah menghadiri diskusi di Fraksi PKS, Gedung Nusantara II, Jakarta.
Baca juga: Menhan Perlihatkan Dokumen Pembelian 521 Senjata untuk BIN
Pada kesempatan tersebut, Gatot Nurmantyo mengatakan informasi intelijen hanya akan ia sampaikan kepada Presiden dan DPR bila dipanggil Dewan. “Tidak kepada Menkopolhukam, Menhan pun tidak,” tuturnya.
KARTIKA ANGGRAENI
