Skenario Lengkap Pemerintah Hadapi Ancaman Letusan Gunung Agung

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mendagri Cahyo Kumolo bersama Menteri PMK Puan Maharani saat mengikuti rapat terbatas penanganan erupsi Gunung Agung di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 28 September 2017. TEMPO/Subekti.

    Mendagri Cahyo Kumolo bersama Menteri PMK Puan Maharani saat mengikuti rapat terbatas penanganan erupsi Gunung Agung di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 28 September 2017. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyiapkan skenario langkah mitigasi terkait ancaman meletusnya Gunung Agung di Karang Asem, Bali. Langkah mitigasi itu dibicarakan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada Kamis 28 September 2017.

    "Mitigasi terkait apakah nantinya erupsi Gunung Agung akan menjadi lebih parah atau tidak. Atau, apakah akan ada tanggap darurat atau masa transisi nantinya," kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Kamis, 28 September 2017.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah sudah mulai bersiaga menghadapi ancaman letusan Gunung Agung di Bali. Hal tersebut menyusul laporan terbaru Badan Meteorologi dan Geofisika yang memberikan status Awas terkait kondisi Gunung Agung.

    Contoh langkah yang sudah dilakukan saat ini adalah mengungsikan beberapa penduduk Kabupaten Karang Asem yang lokasinya berdekatan dengan Gunung Agung. Di sisi lain, terus memantau perkembangan Gunung Agung yang berstatus awas tersebut.

    Baca juga: Jumlah Pengungsi Gunung Agung Terus Bertambah

    Puan melanjutkan, ada beberapa langkah mitigasi yang disiapkan oleh pemerintah. Salah satunya, menyiapkan skenario pengalihan arus transportasi (penerbangan) keluar dan masuk Bali. contoh lain, mengantisipasi dampak-dampak kerusakan yang mungkin bisa terjadi terhadap destinasi-destinasi wisata di Bali.

    Kementerian-kementerian teknis, kata Puan, juga diminta untuk ikut melakukan mitigasi. Kementerian-kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

    "Semua kebutuhan yang berkaitan dengan apa saja yang dan berpotensi terjadi di Bali sudah diperintahkan Presiden Joko Widodo ke Gubernur Bali I Made Mangku Pastika juga," ujar Puan menambahkan.

    Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengamini pernyataan Puan. Ia berkata, dirinya bertugas memitigasi dampak erupsi atau letusan ke infrastruktur seperti sumur, mata air, embung, pipa transmisi, jalan di Karangasem, dan masih banyak lagi.

    "Makanya kami siapkan peralatan berat, excavator, dump truck, tangki air, jerigen 10 liter, pasir tanggul, sheet pile (untuk menghambat laju aliran lava dingin)," ujar Basuki. Berdasarkan data yang diterima Tempo, Kementerian PUPR memperkirakan penanganan letusan Gunung Agung memakan biaya Rp 67,52 miliar mulai dari biaya operasional posko siaga bencana hingga operasi tanggap darurat.

    Baca juga: Jokowi Berikan Batuan Rp 7,2 Miliar bagi Pengungsi Gunung Agung

    Hal senada pun disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Untuk memitigasi dampak terhadap penumpang pesawat keluar dan masuk Bali, dua hal disiapkan. Hal pertama, menyiapkan 10 bandara untuk menjadi lokasi singgah pesawat tujuan Bali apabila letusan Gunung Agung berpotensi mengganggu penerbangan.

    Hal kedua, kata ia, adalah menyiapkan kendaraan untuk mereka yang tidak bisa terbang meninggalkan Bali. Untuk mereka, yang diperkirakan jumlahnya 5 ribu, disiapkan ratusan bus. "Dari 5 ribu itu, 2 ribu saya perkirakan orang Bali sendiri," ujarnya.

    Terakhir, Gubernur Bali I Made Mangku Pastika mengklaim bahwa langkah mitigasi sejauh ini lancar. Oleh karenanya, ia optimistis segala dampak akibat letusan Gunung Agung bisa ditangani dengan baik nantinya. "Saya rasa dampaknya nanti sudah sangat minimal," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.