MKD Proses Dugaan Pelanggaran Etik Fadli Zon dan Viktor Laiskodat

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menunjukkan surat laporan seusai menyambangi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 13 September 2017. MAKI melaporkan pel

    Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menunjukkan surat laporan seusai menyambangi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 13 September 2017. MAKI melaporkan pel

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti beberapa laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor Laiskodat dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. MKD mengagendakan memanggil keduanya pada Rabu pekan depan, 4 Oktober 2017. 

    Viktor, Fadli, dan para pelapornya akan dipanggil untuk dimintai keterangan guna memverifikasi materi perkara dan penyelidikan. "Sehingga bisa kami putuskan apakah layak dijadikan perkara atau tidak," kata Sufmi di kantornya, gedung DPR RI, Senayan, Rabu, 27 September 2017. 

    Baca: 
    MKD Akan Proses Kasus Viktor Laiskodat Setelah Reses DPR
    MKD: Pimpinan DPR Berstatus Tersangka Tak Otomatis...

    Viktor dilaporkan ke MKD oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Generasi Muda Partai Demokrat atas pidatonya di Nusa Tenggara Timur, beberapa waktu lalu. Sedangkan Fadli dilaporkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Maki) karena mengeluarkan surat yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto sampai sidang praperadilan usai. "Semua perkara yang menonjol yang dilaporkan ke MKD ditindaklanjuti," ucap Sufmi.

    Politikus Partai Gerindra ini menuturkan pihaknya sampai saat ini belum membicarakan sanksi dan kategori pelanggaran yang dilakukan keduanya. MKD harus menunggu pemeriksaan keduanya dan rapat internal MKD.

    Baca juga:
    Ditanya Isu Rapimnas Golkar, Airlangga Hartarto: No Comment
    Gatot Nurmantyo: Membela NKRI Adalah Bagian dari Jihad

    Mengenai Fadli Zon, kata Dasco, selain menyelidiki tata tertib dalam surat-menyurat, MKD akan mencari tahu pula motif Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu. "Motif, latar belakangnya, dan semua kami dalami nanti," tuturnya.  

    Selain menindaklanjuti dua perkara itu, MKD akan menindaklanjuti laporan pengacara Elza Syarief terhadap politikus Partai NasDem, Akbar Faisal. Elza menuding Akbar melanggar kode etik lantaran menyebut dia sebagai kaki tangan terpidana korupsi, Muhammad Nazaruddin.  Sidang MKD terhadap Akbar Faisal ini rencananya akan digelar pada Senin, pekan depan, 1 Oktober 2017. 

    AHMAD FAIZ 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.