PDI Perjuangan Bentuk Tim Khusus Lapindo

Reporter

Editor


TEMPO Interaktif, Jakarta:Fraksi PDI Perjuangan akan membentuk tim khusus untuk mengkaji semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo Jawa Timur. Tim tersebut terdiri atas perwakilan semua komisi DPR."Selain mendukung interpelasi Lapindo, PDIP juga enawarkan tim khusus yang akan merekomendasikan solusi," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan dari komisi VII Bambng Wuryanto usai rapat internal Fraksi PDI Perjuangan di gedung nusantara I komplek MPR/DPR, Jumat (14/6). Bambang mengatakan tawaran solusi dari tim khusus PDI Perjuangan paling lambat diserahkan ke pemerintah pada akhir masa sidang ini. Bambang mengatakan, pemerintah harus bertanggung jawab atas nasib rakyat yang menjadi korban semburan lumpur. Proses hukum pun harus berjalan atas Lapindo Brantas yang telah melanggar undang-undang Lingkungan Hidup. Anggota Fraksi PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan Lapindo Brantas telah merugikan kepentingan umum karena pertambangan yang dilakukannya. Sehingga, kata dia, Lapindo Brantas dapat dituntut berdasarkan KUHP. Pemerintah, ujar dia, juga bertanggung jawab atas perbaikan dan ketersediaan infrastruktur umum. Hasto mengatakan selama ini penyelesaian kasus semburan lumpur itu hanya berada dalam ruang politik bukan hukum. "Pemerintah jangan sampai memiliki standar ganda. Kerugian rakyat harus diganti dan proses hukum harus dijalankan pada Lapindo," ujarnya kepada Tempo di sela rapat internal tersebut. Pembiayaan Lapindo Brantas dalam penelitian Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dan Bappenas berakibat hasil tidak independen. Bahkan, kata dia, peraturan presiden pun condong pada korporasi milik keluarga Bakrie tersebut. "Selama Menko Kesra (Aburizal Bakrie) tetap eksis itu akan berpengaruh pada hasil kerja BPLS," ujarnya. Badan Pemeriksa Keuangan telah selesai melakukan audit atas kasus semburan lumpur itu. Namun hingga kini BPK belum menyerahkan hasil audit tersebut ke DPR. Hasto mengatakan BPK seharusnya menjadi alat negara untuk melakukan keberpihakan pada rakyat. Audit tersebut harus menghitung kerugian rakyat dan menyimpulkan Lapindo bersalah atas kerugian itu. "Namun ada pengaruh-pengaruh tidak langsung karena conflict of interest di BPK," katanya. Bambang mengatakan Lapindo sebagai pelaku pertambangan harus bertanggung jawab atas semburan lumpur itu. BP Migas pemberi ijin dan pengawas pertambangan itu pun harus dikenai sanksi atas kelalaiannya. Pengusung interpelasi dari Fraksi PDI Perjuangan Jacobus Mayong Padang mengatakan seharusnya presiden dapat hadir sendiri dalam interpelasi Lapindo. Jika presiden diwakilkan maka wakilnya adalah Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie. Menurut dia, Menko Kesra tidak akan mampu memberi penjelasan objektif kasus tersebut. "Kalau Menko Kesra yang diutus akan terjadi conflict of interest," ujarnya usai rapat internal tersebut. Jacobus menekankan jika presiden tidak dapat hadir sendiri maka setidaknya wakil presidenlah yang harus mewakili. KURNIASIH BUDI





Pembobolan M-Banking, Kaspersky: Waspada Malware Anubis, Bisa Curi Uang dari Rekening

4 menit lalu

Pembobolan M-Banking, Kaspersky: Waspada Malware Anubis, Bisa Curi Uang dari Rekening

Kaspersky menyatakan selain modus pembobolan m-banking dengan undangan digital palsu, ada yang patut diwaspadai yaitu serangan dengan malware.


Cina Tolak Kesepakatan Pembatasan Akses Ekspor Semikonduktor

4 menit lalu

Cina Tolak Kesepakatan Pembatasan Akses Ekspor Semikonduktor

Terkait kontrol tersebut, Cina mengajukan gugatan terhadap Amerika Serikat melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).


Beda Reaksi Orang Tua Song Joong Ki Soal Pernikahan Anaknya dengan Katy Louise Saunders

7 menit lalu

Beda Reaksi Orang Tua Song Joong Ki Soal Pernikahan Anaknya dengan Katy Louise Saunders

Orang tua Song Joong Ki menunjukkan reaksi berbeda ketika anaknya menikahi Katy Louise Saunders dengan dulu saat bersama Song Hye Kyo.


Matinya Proyek Tsunami BRIN

8 menit lalu

Matinya Proyek Tsunami BRIN

Ketika berbagi program dengan DPR, BRIN justru mematikan proyek penguatan sistem peringatan dini tsunami.


Koalisi Perubahan Cari Istilah Milenial untuk Nama Sekretariat Bersama

10 menit lalu

Koalisi Perubahan Cari Istilah Milenial untuk Nama Sekretariat Bersama

Koalisi Perubahan menganggap nama Sekber istilah lama. Baheula, kata Sohibul Iman.


Pengiriman Smartphone Cina 2022 Terendah dalam 10 Tahun, Vivo Memimpin

10 menit lalu

Pengiriman Smartphone Cina 2022 Terendah dalam 10 Tahun, Vivo Memimpin

Pasar smartphone Cina mengalami penurunan pengiriman pada 2022 sebesar 14 persen, turun di bawah 300 juta unit untuk pertama kalinya sejak 2013.


Ini Alasan KPK Menambah Personel dari Kepolisian

11 menit lalu

Ini Alasan KPK Menambah Personel dari Kepolisian

Sebanyak 15 orang personel Polri bergabung dengan KPK sebagai penyidik. Mereka telah menjalani serangkaian tahapan seleksi


Menpan RB Sebut Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis untuk Rapat dan Studi Banding di Hotel, Begini Faktanya

11 menit lalu

Menpan RB Sebut Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis untuk Rapat dan Studi Banding di Hotel, Begini Faktanya

Pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas tentang anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun yang habis untuk rapat dan studi banding di hotel menuai kontroversi. Bagaimana faktanya?


3 Wasiat Titipan Kapolda Fadil Imran soal Tabrakan yang Tewaskan Mahasiswa UI & Penanganan Kasusnya Dinilai Abaikan Kapolri Jadi Top 3 Metro

16 menit lalu

3 Wasiat Titipan Kapolda Fadil Imran soal Tabrakan yang Tewaskan Mahasiswa UI & Penanganan Kasusnya Dinilai Abaikan Kapolri Jadi Top 3 Metro

Ada 3 wasiat titipan Kapolda Fadil Imran soal tabrakan yang tewaskan mahasiswa UI & Penanganan kasus Ini abaikan perintah Kapolri


Persija Jakarta Resmi Datangkan Witan Sulaeman dengan Kontrak 3,5 Tahun

17 menit lalu

Persija Jakarta Resmi Datangkan Witan Sulaeman dengan Kontrak 3,5 Tahun

Persija Jakarta mengikat mengikat Witan Sulaemen dengan kontrak 3,5 tahun. Ia akan menambah kedalaman skuad tim Thomas Doll di Liga 1.