Ditanya Isu Rapimnas Golkar, Arilangga Hartarto: No Comment

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Airlangga Hartanto. TEMPO/ Taufik Subarkah

    Airlangga Hartanto. TEMPO/ Taufik Subarkah

    TEMPO.CO, Bandung - Menteri Perdagangan Airlangga Hartarto tertawa saat ditanya soal isu Rapimnas Golkar yang kini mencuat lagi, setelah desakan agar Setya Novanto mundur dari ketua umum makin kuat. “Tidak boleh (ngomong) politik,” kata dia di Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah yang difasilitasi Bank Indonesia di Bandung, Rabu, 27 September 2017. 

    Airlangga yang sempat mendeklarasikan diri menjadi Ketua Umum Partai Golkar bersaing dengan Setya Novanto pada tahun lalu, enggan berkomentar soal isu Rapimnas. “Ini Raker dengan BI (Bank Indonesia), bukan Rakernas atau Rakerda. No comment politik,” kata dia.

    Baca: Yorrys Yakin DPD Golkar Tingkat I Inginkan Setya Novanto Mundur

    Sebelumnya, Ketua Harian Partai Golkar, Nurdin Halid, membenarkan adanya desakan dari internal partai agar Setya Novanto mundur sebagai ketua umum. Dorongan ini muncul seiring elektabilitas Golkar yang terus merosot.

    Nurdin menjelaskan pada 13 September 2017 dirinya memimpin rapat pleno yang memerintahkan Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk melakukan kajian terhadap situasi internal Golkar. Tim kajian lalu menyampaikan hasilnya dalam rapat harian Senin, 25 September 2017 setelah mengundang dua lembaga survei.

    "Salah satu faktor penurunan elektabilitas adalah persoalan (korupsi) e-KTP, itulah kemudian korbid kajian dan korbid polkuham merekomendasikan untuk ketua umum nonaktif," kata Nurdin saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu, 27 September 2017.

    Rapat harian tersebut menugaskan dirinya dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham untuk menyampaikan rekomendasi tersebut ke Setya Novanto. Nantinya, Setya sendiri yang akan mengambil keputusan apakah akan menerima atau menolak rekomendasi itu

    AHMAD FIKRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.