Pindad: BIN Tidak Memesan Senjata Jenis SS2

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pengunjung mencoba menembak menggunakan G2 Elite buatan PT Pindad (Persero) di IDB Expo, JCC, 21 September 2017. Tempo/Vindry Florentin

    Seorang pengunjung mencoba menembak menggunakan G2 Elite buatan PT Pindad (Persero) di IDB Expo, JCC, 21 September 2017. Tempo/Vindry Florentin

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Perusahaan PT Pindad, Bayu A Fiantoro mengatakan, Badan Intelijen Negara sudah meneken kontrak pembelian senjata dengan Badan Intelijen Negara (BIN). “Benar sudah ada kontrak antara Pindad dengan BIN,” kata dia lewat pesan WhatsApp pada Tempo, Rabu, 27 September 2017.

    Menurut Bayu jumlah pemesanan itu bukan 517 pucuk seperti yang diungkapkan sebelumnya.
    “Sebanyak 591 senjata non militer,” kata dia.

    Namun, dia enggan merinci jenis senjata non militer yang dipesan BIN tersebut. “Dipastikan bukan SS2-V2,” kata Bayu. Sebelumnya beredar kabar bahwa jenis senjata itulah yang dibeli oleh BIN.

    Menurut Bayu, jumlah pesanan itu sama persis dengan pernyataan Kepala Divisi Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto yang di lansir sejumlah media pada Selasa, 26 September 2017. “Semalam humasnya state (menyatakan itu),” kata dia.

    Dalam pernyataan Setyo Wasisto kepada wartawan izin rekomendasi pengadaan senjata api untuk BIN tersebut diberikan Polri sejak Juli 2017 sebanyak 591 pucuk senjata. Setyo juga menjelaskan prosedur pembelian tersebut bahwa BIN harus mengirim pengajuan pada Badan Intelijen Dan Keamanan (Baintelkam) Polri.

    Pengajuan BIN itu yang kemudian diteruskan Baintelkam pada Pindad. Senjata produksi Pindad itu lalu didata oleh Baintelkam dengan mencatat nomor serinya hingga melakukan uji balistik dulu. Baintelkam Polri yang selanjutnya menyerahkan senjata itu pada BIN.

    Bayu enggan memerinci pesanan senjata BIN itu karena khawatir memancing polemik. “Gak ingin berpolemik dengan siapa pun,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan pihaknya sempat melarang pembelian 521 pucuk senjata untuk kebutuhan Badan Intelijen Negara. Menurut dia, pelarangan tersebut karena permohonan awal dari BIN adalah senjata berstandar Tentara Nasional Indonesia.

    "Tadinya kami larang, awalnya karena standar (TNI). Tapi kemudian sudah minta yang bukan standar, jadi senjata itu tidak terlalu mematikan," kata Ryamizard di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa 26 September 2017.

    Ryamizard pun menunjukkan surat permohonan yang diajukan BIN pada Mei 2017. Surat yang ditandatangani oleh Wakil BIN Letnan Jenderal Teddy Laksamana itu berisi permohonan pembelian senjata untuk kebutuhan latihan di Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Permohonan tersebut ditembuskan ke Asisten Intelijen Panglima TNI, Kepala Badan Intelijen Strategis, dan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan, Kementerian Pertahanan.

    Polemik soal senjata muncul setelah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan ada pembelian 5.000 pucuk senjata ilegal oleh institusi di luar TNI dan Polri. Gatot sempat menyebut pembelian senjata itu mencatut nama Presiden Jokowi.

    Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan munculnya isu pembelian 5.000 senjata lebih disebabkan karena adanya persoalan komunikasi yang belum tuntas. Wiranto mengatakan pembelian 500 pucuk senjata buatan PT Pindad ini diperuntukan Sekolah Intelijen oleh Badan Intelijen Negara (BIN) yang menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara.

    AHMAD FIKRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.