Kasus Saracen, PPATK Telah Serahkan Laporan Ke Polisi

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 19 September 2017. Rapat ini membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2018. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 19 September 2017. Rapat ini membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2018. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyerahkan laporan kepada kepolisian terkait aliran dana Saracen. Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan pihaknya telah memberikan laporan tersebut ke penegak hukum.

    "Hasil analisis dan hasil laporan sudah kami sampaikan," kata Kiagus di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu, 27 September 2017.

    Baca : PPATK Telusuri Aliran Dana di Rekening Saracen

    Sebelumnya, PPATK telah menelusuri aliran dana yang masuk ke rekening kelompok penyebar ujaran kebencian Saracen. Upaya tersebut dilakukan untuk mengetahui siapa saja pemesan dan pemodal dari Saracen.

    Kiagus mengklaim PPATK bisa menelusuri aliran dana Saracen melalui transaksi keuangan yang terjadi antara anggota Saracen. Hal itu termasuk mencari pendanaan yang bersumber dari para pengguna jasa atau pemesan konten di grup yang memiliki 800 ribu akun tersebut.

    Baca : Laporan PPATK Menyebut Ada 14 Rekening Terkait Saracen

    Saat ditanya mengenai aliran dana Saracen ke partai politik, Kiagus mengatakan itu bisa ditanyakan kepada pihak kepolisian. "Ya nanti tanya dengan penyidiknya," ucapnya

    Kiagus menjelaskan pihaknya tidak bisa menyebutkan jikalau ada nama politisi dalam aliran dana Saracen. Menurut dia, hal itu sedang dalam penyelidikan dan PPATK tidak ingin mencampuri wilayah tersebut. "Itu nanti strategi dari teman-teman penyidik, jadi saya tidak tahu," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.