TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Letnan Jenderal (Purn) Agus Widjojo mengatakan tidak ada batasan senjata untuk TNI dan Polri. Senjata yang dipergunakan sesuai dengan tugas pokok institusi. "Ini dilihat dari tugas pokok masing-masing," ujar Agus di Jakarta, Rabu, 27 September 2017.
Namun, kata Agus, ada eskalasi ancaman penegakan hukum yang memerlukan peningkatan kemampuan aparat yang sebanding. "Contohnya dalam tayangan berita dari luar negeri, polisi dipersenjatai dengan senapan serbu M16."
Dalam kasus separatisme, misalnya, sebelum dinyatakan darurat militer, belum ditangani oleh militer. Menurut dia, itu menjadi hal diperlukannya peningkatan kemampuan aparat penegak hukum yang sebanding.
Baca:
PT Pindad: Spesifikasi Senjata Pesanan BIN Berbeda dengan TNI ...
Wiranto Sebut 500 Senjata Dibeli BIN, Ini Kata Gatot Nurmantyo ...
Yang pasti, kata Agus, keputusan untuk mempergunakan senjata itu ditentukan oleh otoritas politik sipil. “Jadi ada yg tidak benar kalau sampai TNI dan Polri sampai rebutan sendiri," ujarnya.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan ada pembelian 5000 senjata mencatut nama Presiden Jokowi. Gatot mengatakan adanya impor 5.000 senjata ilegal oleh institusi di luar TNI dan Polri.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto mengkonfirmasi bahwa memang senjata itu pesanan Badan Intelijen Nasional. Ia mengakui ada pembelian 500 senjata laras pendek buatan Pindad oleh BIN, bukan 5.000 senjata standar TNI.
Baca juga:
Politikus Golkar Akui Muncul Desakan Menonaktifkan Setya Novanto ...
KPK Permasalahkan Bukti LHP BPK dari Setya Novanto
Sekretaris Perusahaan PT Pindad Bayu A. Fiantoro mengatakan spesifikasi senjata pesanan Badan Intelijen Negara (BIN) berbeda dengan standar senjata yang digunakan Tentara Nasional Indonesia (TNI). "Bukan senjata organik,” ucap Bayu kepada Tempo melalui telepon di Bandung, Senin, 25 September 2017.
Pindad tidak memberikan senjata dengan spesifikasi khusus untuk TNI kepada institusi lain. “Kami punya spesifikasi senjata yang khusus untuk TNI," ujarnya.
Bayu membenarkan adanya pemesanan senjata api untuk kebutuhan BIN, seperti yang diungkapkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Ahad, 24 September 2017. "Benar, BIN membeli 517 pucuk dengan spesifikasi yang berbeda dengan TNI," ucap Bayu.
SYAFIUL HADI | AHMAD FIKRI
