TNI dan Dewan Pers Sepakati Kerja Sama Terkait Kebebasan Pers

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Wuryanto menjawab pertanyaan awak media seusai menggelar jumpa pers terkait OTT KPK terhadap pejabat Bakamla di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, 30 Desember 2016. POM TNI resmi menetapkan Direktur Data dan Informasi Bakamla, Laksamana Pertama (Laksma) TNI Bambang Udoyo sebagai tersangka. POM TNI telah mengeledah rumah Bambang dan menemukan barang bukti 80.000 Dollar Singapura dan 15.000 Dollar Amerika Serikat. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Wuryanto menjawab pertanyaan awak media seusai menggelar jumpa pers terkait OTT KPK terhadap pejabat Bakamla di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, 30 Desember 2016. POM TNI resmi menetapkan Direktur Data dan Informasi Bakamla, Laksamana Pertama (Laksma) TNI Bambang Udoyo sebagai tersangka. POM TNI telah mengeledah rumah Bambang dan menemukan barang bukti 80.000 Dollar Singapura dan 15.000 Dollar Amerika Serikat. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Wuryanto bersama Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar meneken Perjanjian Kerja Sama terkait kebebasan pers di Balai Wartawan Puspen TNI, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 25 September 2017.

    “Prajurit TNI harus paham betul hasil kesepakatan yang ditandatangani hari ini, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan saat melaksanakan kegiatan bersama wartawan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin, 25 September 2017.

    Wuryanto berujar isi perjanjian kerja sama itu berkenaan dengan objek-objek yang selama ini kerap memicu kesalahpahaman seperti perlindungan kebebasan pers, pencegahan kekerasan terhadap wartawan,  penegakan hukum, penyebarluasan informasi TNI, peraturan Dewan Pers dan informasi lain terkait kemerdekaan pers.

    Penandatanganan perjanjian kerjasama itu, kata dia, adalah tindak lanjut nota kesepahaman antara TNI dan Dewan Pers pada 9 Februari 2017 di Bali saat peringatan Hari Pers Nasional. “Penandatangan ini perlu ada pembahasan-pembahasan untuk memperjelas MoU yang sudah ditandatangani oleh Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dengan Dewan Pers,” ujarnya.

    Wuryanto berujar penandatanganan kerja sama itu juga lahir untuk membangun hal-hal positif sehingga gesekan antara TNI dan awak media massa tidak terjadi di lapangan. Dia mengatakan bahwa media massa memiliki nilai strategis, sebagai sumber informasi juga sebagai edukasi untuk masyarakat luas.

    “Kalau kita ingin mewujudkan Indonesia menjadi betul-betul yang berdaulat hebat, adil dan makmur, tentunya tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah saja, tetapi harus dikerjakan oleh semua komponen bangsa termasuk media massa,” ucapnya terkait kerja sama soal kebebasan pers itu.

    CAESAR AKBAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban dan Pelaku Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan

    Kepolisian menyebut enam orang menjadi korban ledakan bom bunuh diri di Polrestabes Medan. Pelaku pengeboman mengenakan atribut ojek online.