Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lawan Radikalisme, Ribuan Rektor Berkumpul di Bali

image-gnews
10-nas-kemenristekDikti
10-nas-kemenristekDikti
Iklan
TEMPO.CO, Badung - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menggelar hajatan akbar bertemakan 'Aksi Kebangsaan Perguruan Tinggi Melawan Terorisme' di Bali Nusa Dua Convention Center pada 25-26 September 2017. Menteri Ristekdikti, Muhammad Nasir, mengklaim acara ini merupakan kegiatan konsolidasi perguruan tinggi melawan radikalisme terbesar yang pernah diadakan di Indonesia.
 
Nasir menuturkan peserta yang hadir lebih dari 3 ribu rektor atau perwakilan perguruan tinggi negeri dan swasta dari seluruh Indonesia. Puncaknya adalah para petinggi universitas ini akan merumuskan sebuah pernyataan melawan radikalisme. "Besok pagi akan disampaikan di hadapan presiden deklarasinya," katanya dalam konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Senin, 25 September 2017. 

Baca juga: Kapolri Tito Karnavian: Radikalisme Tumbuh dari Taklim Tertentu
 

Nasir menjelaskan kegiatan ini penting untuk membangkitkan kembali rasa kebangsaan yang dimiliki masyarakat. Dia dan para direktur jenderal telah membahas hal ini dengan Presiden Joko Widodo sebelumnya. "Perlunya merawat kebangsaan di mana situasi negara sedang banyak problem," ucapnya. 
 
Ia berharap hasil dari kegiatan ini diimplementasikan oleh masyarakat di kehidupan sehari-hari. Sehingga masyarakat akan semakin sadar pentingnya kehidupan yang berlandaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. 
 
"Apapun sukunya, agamanya, bahasanya, tetap satu Indonesia untuk memajukan kita menghadapi daya saing bangsa," ujarnya.

Simak pula: Radikalisme Jadi Bahasan Jambore Penyuluh Agama Islam Jawa Timur

 

Acara semacam ini dinilai penting. Nasir menuturkan dalam sebuah survei di 2011 ada 25 persen siswa dan 21 persen guru yang beranggapan Pancasila sudah tidak relevan. Selain itu 84,8 persen siswa dan 72,6 persen guru setuji negara Indonesia berubah menjadi negara Islam. 
 
"Ini melanggar komitmen para pendiri negara, untuk mengacu pada Pancasila dan UUD. Ini harus dikembalikan," ujarnya. 
 
Para rektor ini nantinya diharapkan mampu merumuskan apa yang harus diajarkan pada generasi muda Indonesia. Hasil dari kegiatan ini, kata Nasir, akan disampaikan ke pihaknya." Nanti kami akan keluarkan kebijakan," ucapnya.  
 
AHMAD FAIZ
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Putin Akui Belum Ada Bukti Keterlibatan Ukraina dalam Serangan Teroris Moskow

26 Maret 2024

Kandidat presiden Rusia dan Presiden petahana Vladimir Putin tiba untuk berbicara setelah tempat pemungutan suara ditutup pada hari terakhir pemilihan presiden, di Moskow, Rusia, 17 Maret 2024. REUTERS/Maxim Shemetov
Putin Akui Belum Ada Bukti Keterlibatan Ukraina dalam Serangan Teroris Moskow

Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui bahwa sejauh ini belum ada tanda-tanda keterlibatan Ukraina dalam penembakan di gedung konser Moskow


Dapat Ancaman dari Kelompok Radikal, Prancis Imbau Warganya Tinggalkan Pakistan

16 April 2021

Para pendukung partai politik Islam Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP) berlindung di tengah jet air selama protes terhadap penangkapan pemimpin mereka di Lahore, Pakistan 13 April 2021. [REUTERS / Stringer]
Dapat Ancaman dari Kelompok Radikal, Prancis Imbau Warganya Tinggalkan Pakistan

Massa kelompok Islam radikal Pakistan bentrok dengan polisi untuk memprotes penangkapan pemimpin mereka yang menuntut dubes Prancis diusir.


Prancis, Sekularisme, dan Kehati-hatian Menangani Islam Radikal

3 November 2020

Logo Te.co Blank
Prancis, Sekularisme, dan Kehati-hatian Menangani Islam Radikal

Prancis menjadi sorotan sejak peristiwa pembunuhan guru asal Paris. Penyebabnya, pernyataan mereka soal paham radikal. Diduga lost in translation.


Ini Reaksi Berbagai Politisi dan Kepala Negara Atas Terorisme di Nice

29 Oktober 2020

Petugas kepolisian berjaga di dekat lokasi terjadinya sebuah serangan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan pisau di gereja Notre Dame di Nice, Prancis, 29 Oktober 2020. Dalam serangan tersebut, petugas kepolisian memastikan dua orang tewas dan beberapa lainnya luka-luka. REUTERS/Eric Gaillard
Ini Reaksi Berbagai Politisi dan Kepala Negara Atas Terorisme di Nice

Kepala pemerintahan dan politisi dari berbagai negara bereaksi atas aksi terorisme yang terjadi Notre-dame Basilica, Nice, Prancis.


Dewan Muslim Prancis Mengecam Aksi Terorisme di Nice

29 Oktober 2020

Petugas kepolisian berjaga di dekat lokasi terjadinya sebuah serangan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan pisau di gereja Notre Dame di Nice, Prancis, 29 Oktober 2020. REUTERS/Eric Gaillard
Dewan Muslim Prancis Mengecam Aksi Terorisme di Nice

Dewan Keimanan Muslim Prancis mengutuk peristiwa teror yang terjadi di Gereja Notre-Dame Basilica, Nice Kamis ini


Presiden Prancis Emmanuel Macron Menuju Lokasi Teror di Nice

29 Oktober 2020

TIga orang dibunuh dalam aksi terorisme terbaru di Gereja Notre Dame Basilica, Nice, Prancis. Pelaku diduga seorang Muslim karena berkali-kali meneriakkan Allahu Akbar (Valery Hache/ AFP)
Presiden Prancis Emmanuel Macron Menuju Lokasi Teror di Nice

Presiden Prancis Emmanuel Macron bergegas menuju Gereja Notre Dame Basilica di Nice yang menjadi lokasi aksi teror terbaru.


Turki Akan Perkarakan Charlie Hebdo Atas Karikatur Erdogan

29 Oktober 2020

Presiden Turki Tayyip Erdogan berpidato di Istanbul, Turki, 21 Agustus 2020. [Murat Cetinmuhurdar / PPO / Handout via REUTERS]
Turki Akan Perkarakan Charlie Hebdo Atas Karikatur Erdogan

Pemerintah Turki menyatakan akan mengambil jalur hukum atas perkara karikatur Recep Tayyip Erdogan di majalah Charlie Hebdo


Prancis Balas Kecaman Turki Soal Karikatur Erdogan di Charlie Hebdo

29 Oktober 2020

Pendukung dan aktivis Islami Oikya Jote, sebuah partai politik Islam, ambil bagian dalam protes yang menyerukan boikot produk Prancis dan mencela Presiden Prancis Emmanuel Macron di Dhaka, Bangladesh, 28 Oktober 2020. Pernyataan Macron dikeluarkan setelah peristiwa pemenggalan terhadap seorang guru bernama Samuel Paty di Prancis. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
Prancis Balas Kecaman Turki Soal Karikatur Erdogan di Charlie Hebdo

Pemerintah Prancis merespon kecaman Turki perihal karikatur Presiden Recep Tayyip Erdogan di sampul halaman majalah satir Charlie Hebdo.


Presiden Iran Ikut Komentari Masalah Charlie Hebdo, Turki, dan Prancis

29 Oktober 2020

Presiden Iran Hassan Rouhani menghadiri pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di sela-sela sidang Dewan Ekonomi Tertinggi Eurasia Di Yerevan, Armenia 1 Oktober 2019. [Sputnik / Alexei Druzhinin / Kremlin via REUTERS]
Presiden Iran Ikut Komentari Masalah Charlie Hebdo, Turki, dan Prancis

Presiden Iran Hassan Rouhani ikut berkomentar soal ketegangan antara Prancis dan Turki yang dipicu oleh karikatur Nabi Muhammad dari Charlie Hebdo


Emmanuel Macron Mau Perkuat Hukum Sekuler Prancis untuk Lawan Islam Radikal

6 Oktober 2020

Presiden Prancis Emmanuel Macron terlihat berbicara kepada bangsa tersebut tentang wabah penyakit coronavirus (COVID-19), 16 Maret 2020. [REUTERS / Eric Gaillard / Illustration]
Emmanuel Macron Mau Perkuat Hukum Sekuler Prancis untuk Lawan Islam Radikal

Emmanuel Macron akan mengusulkan rancangan undang-undang yang akan menguatkan penegakan sekuler untuk melawan Islam radikal.