Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pinjamkan Uang ke Konsorsium e-KTP, Andi Narogong Dapat 1 Miliar

image-gnews
Adik Andi Narogong Akui Diperintah Serahkan Duit Suap
Adik Andi Narogong Akui Diperintah Serahkan Duit Suap
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Andi Agustinus alias Andi Narogong melalui perusahaannya PT Armor Mobilindo diduga meminjamkan uang sebesar Rp36 miliar kepada Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia selaku pemenang tender proyek e-KTP. Pinjaman tersebut diberikan karena konsorsium tidak mendapat uang muka dari Kementerian Dalam Negeri untuk pendanaan awal proyek e-KTP.

"Pak Andi melalui perusahaannya meminjamkan uang ke PT Quadra. Jumlahnya Rp 36 miliar," kata Direktur Keuangan PT Quadra Solution Willy Nusantara Najoan saat menjadi saksi terdakwa Andi Narogong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 25 September 2017. Quadra Solution adalah salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium proyek e-KTP.

Baca : Sidang e-KTP, Andi Narogong Disebut Representasi Setya Novanto

Willy mengatakan pembicaraan mengenai pinjaman uang tersebut berlangsung saat makan malam antara dirinya bersama Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Narogong, dan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos. Willy mengaku tidak tahu siapa yang mengundang Andi dan kepentingan kehadirannya dalam pertemuan tersebut.

Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan tak lama setelah pertemuan tersebut ada aliran uang dari PT Armor Mobilindo, salah satu perusahaan milik Narogong kepada PT Quadra Solution. Willy mengaku tidak tahu tujuan Andi meminjamkan uang tersebut. Ia menduga, pinjaman diberikan karena bunga pengembalian dari PT Quadra Solution di atas rata-rata.

Baca : Tanya Jawab Jaksa dengan Istri Andi Narogong soal Belanja Properti

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun uang pinjaman dikembalikan sekitar akhir 2011 ketika konsorsium menerima pembayaran proyek e-KTP dari Kementerian Dalam Negeri. "Pokoknya Rp36 miliar ditambah bunga. Bunganya kalau tidak salah Rp 1 miliar," kata Willy.

PT Quadra Solution dan PT Sandipala Arthaputra merupakan dua dari lima perusahaan yang tergabung dalam Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) yang mengerjakan proyek e-KTP. Konsorsium tersebut diketuai oleh Perusahaan Umum PNRI dan beranggotakan dua perusahaan lainnya, yaitu PT Sucofindo (Persero) dan PT LEN Industri.

Andi Narogong merupakan terdakwa ketiga dalam perkara korupsi e-KTP. Dua terdakwa sebelumnya, eks pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto telah divonis masing-masing 7 tahun dan 5 tahun penjara. Dua tersangka lain dalam proyek sebesar Rp 5,9 triliun ini adalah Ketua DPR Setya Novanto dan anggota DPR Markus Nari.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPK Tanyai Ganjar Pranowo Proses Penganggaran Proyek E-KTP

10 Mei 2019

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menjawab pertanyaan wartawan saat meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat, 10 Mei 2019. Ganjar Pranowo diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar nonaktif Markus Nari terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik. ANTARA
KPK Tanyai Ganjar Pranowo Proses Penganggaran Proyek E-KTP

Ganjar Pranowo mengatakan terdapat sekitar 100 kabupaten yang harus mencetak e-KTP sehingga dibutuhkan penambahan anggaran.


Irvanto Soal Tuntutan Korupsi E-KTP: Tak Adil, Saya Cuma Kurir

21 November 2018

Keponakan mantan Ketua DPR Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi meninggalkan ruangan usai bersaksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap pengadaan satelit monitoring atau pengawasan di Bakamla tahun anggaran 2016 dengan terdakwa Fayakhun Andriadi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 19 September 2018. ANTARA
Irvanto Soal Tuntutan Korupsi E-KTP: Tak Adil, Saya Cuma Kurir

Irvanto mengaku tak terima uang sama sekali dari korupsi e-KTP. Dia hanya dijanjikan Rp 1 miliar oleh Andi Narogong yang tidak diterimanya hingga kini


17 Ribu E-KTP Warga Bogor Belum Bisa Dicetak, Ini Penyebabnya

6 Juni 2018

Petugas memeriksa e-KTP yang sudah tercetak pada acara Nusantara Expo 2017 di TMII, Jakarta, 20 Oktober 2017. Dalam kegiatan ini, warga yang memiliki KTP rusak, hilang blanko, atau KTP hilang, dapat langsung memiliki e-KTP dengan membawa sejumlah persyaratan. Tempo/Fakhri Hermansyah
17 Ribu E-KTP Warga Bogor Belum Bisa Dicetak, Ini Penyebabnya

Sudah dua bulan, 17 ribu warga Kota Bogor pemohon kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) belum menerima kartu identitasnya itu meski sudah PRR.


KPK Kaget, Status Justice Collaborator Andi Narogong Dibatalkan

19 April 2018

Terpidana Andi Agustinus alias Andi Narogong mendatangi gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 27 Desember 2017. TEMPO/Lani Diana
KPK Kaget, Status Justice Collaborator Andi Narogong Dibatalkan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menambah hukuman Andi Narogong dan membatalkan status Justice Collaborator pada pengusaha itu.


Bawaslu: Perekaman E-KTP di Papua Harus Dibahas Khusus

14 April 2018

Pilkada serentak di distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Papua. Pemilihan di distrik ini menggunakan sistem noken. TEMPO/Maria Rita Hasugian
Bawaslu: Perekaman E-KTP di Papua Harus Dibahas Khusus

Salah satu sebab tingginya jumlah pemilih yang belum punya e-KTP adalah adanya anggapan merekam e-KTP bertentangan dengan kepercayaan.


Andi Narogong Bantah Keponakan Setya Novanto Kurir Duit E-KTP

13 April 2018

Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong saat bersaksi dalam sidang untuk terdakwa korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Setya Novanto, Senin, 22 Januari 2018.  MARIA FRANSISCA
Andi Narogong Bantah Keponakan Setya Novanto Kurir Duit E-KTP

Andi Narogong mengaku tidak pernah menyuruh keponakan Setya Novanto, Irvanto membagikan fee proyek e-KTP ke anggota DPR.


Presiden Jokowi Minta Pembuatan E-KTP Maksimal Satu Jam

4 April 2018

Petugas Disdukcapi melakukan perekaman warga penyandang disabilitas, di rumah warga di Kelurahan Samoja, Kecamatan Batununggal, Bandung, 2 April 2018. TEMPO/Prima Mulia
Presiden Jokowi Minta Pembuatan E-KTP Maksimal Satu Jam

Presiden Jokowi juga meminta agar Kemendagri melakukan metode jemput bola untuk perekaman e-KTP bagi warga di daerah terpencil.


Anang Sugiana Didakwa Korupsi Rp 79 Miliar dalam Proyek E-KTP

28 Maret 2018

Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo bersaksi untuk terdakwa e-KTP Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, 22 Februari 2018. TEMPO/Lani Diana
Anang Sugiana Didakwa Korupsi Rp 79 Miliar dalam Proyek E-KTP

Anang Sugiana adalah Direktur Utama PT Quadra Solution, salah satu anggota konsorsium PNRI yang mengerjakan proyek e-KTP.


ICW Minta KPK Telusuri Nama-nama yang Diduga Penerima Dana E-KTP

24 Maret 2018

Emerson Yuntho. ANTARA/Jessica Helena Wuysang
ICW Minta KPK Telusuri Nama-nama yang Diduga Penerima Dana E-KTP

ICW mendorong KPK untuk memeriksa nama-nama yang disebutkan menerima aliran dana e-KTP.


Puan Maharani Mengaku Tak Pernah Bahas E-KTP selama di DPR

24 Maret 2018

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani bersiap memimpin rapat untuk membahas soal kesiapan perluasan bantuan pangan non tunai (BPNT) 2018 di Kementerian PMK, Jakarta, 20 Maret 2018. Puan Maharani dalam konferensi pers di kantor Kemenko PMK  pada Selasa (20/03) mengatakan penyaluran BPNT juga sudah mencapai 86 persen di 44 kota dengan penerima 1,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). TEMPO/Tony Hartawan
Puan Maharani Mengaku Tak Pernah Bahas E-KTP selama di DPR

Puan Maharani menjelaskan selama bertugas di DPR dirinya tidak pernah ikut terlibat dalam pembahasan proyek e-KTP.